KUTIM – Sejumlah warga dan perangkat desa menyampaikan aspirasi dalam mediasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Senin (11/8/2024).
Kepala Dusun Jilmu, Farida Aryani, mewakili RT 13, 16, dan 17, menyampaikan perbaikan fasilitas pendidikan dan infrastruktur jalan, namun berharap pelayanan lebih ditingkatkan dan pemekaran wilayah diwajibkan. Ketua RT 14, Muhammad Idris, mengapresiasi bantuan Rp250 juta dari Pemkab Kutim untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah KK di wilayahnya.
Kepala Dusun Bekal Pinang, Abdul Rahman, meminta persoalan Sidrap tidak dipolitisasi. Sutrisno dari LPM mengungkapkan banyak warga lebih memilih pelayanan di Bontang karena akses lebih mudah. Kepala Dusun Batang Bengkal mendukung pemekaran wilayah untuk memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Ketua Kelompok Tani Saka mengeluhkan pengabaian usulan pembangunan sejak 1990-an, termasuk jalan dan fasilitas dasar. Ia juga menyoroti minimnya pelayanan pendidikan dan ketergantungan air bersih dari Bontang. Ketua RT 24, Edi Sutiawan, berharap 135 KK wilayahnya dapat masuk ke Kelurahan Guntung, Bontang. Pendamping Desa, Budi, menegaskan solusi terbaik adalah pemekaran wilayah.
Kepala Desa Martadinata, Trisno, menegaskan Kutim sudah berupaya memberikan pelayanan yang baik. Sementara Yohanes, perwakilan warga Sidrap, menyatakan mayoritas warga ber-KTP Bontang, dan status wilayah sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi sejak 2024. Ia berharap polemik ini segera diselesaikan demi kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.
