Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang hingga memasuki triwulan kedua tahun 2026. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak memicu membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun.
Hal itu disampaikan Sahib usai rapat kerja Komisi C DPRD Kota Bontang bersama Dishub Bontang yang digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang. Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Komisi C dalam mengevaluasi program kerja dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja DPRD, termasuk Dishub.
Komisi C DPRD Bontang membahas berbagai persoalan strategis di sektor perhubungan, mulai dari progres pelaksanaan program tahun berjalan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), persoalan parkir liar, hingga tingkat penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah.
Muhammad Sahib mengungkapkan, berdasarkan pemaparan Dishub, total anggaran yang dikelola OPD tersebut pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp32 miliar. Namun hingga memasuki bulan keempat, realisasi anggaran baru menyentuh angka sekitar Rp5 miliar atau berkisar 17 persen.
“Kegiatan hari ini merupakan agenda rutin Komisi C bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) mitra kerja, termasuk Dishub (Dinas Perhubungan, red). Fokus pembahasannya tadi soal progres kerja selama tahun berjalan,” ungkap Sahib kepada awak media tidak lama ini.
Ia menilai, rendahnya serapan anggaran di awal tahun memang masih bisa dimaklumi karena sejumlah program belum sepenuhnya berjalan. Meski demikian, Dishub diminta segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target program dapat tercapai tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Menurut legislator Partai NasDem itu, percepatan realisasi program menjadi penting agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Bontang.
“Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa dari Rp32 miliar anggaran Dishub (Dinas Perhubungan, red) tahun ini, sampai bulan keempat baru terealisasi sekitar Rp5 miliar atau kurang lebih 17 persen,” bebernya.
Sahib menegaskan, DPRD tidak ingin kondisi tersebut berujung pada tingginya SiLPA di akhir tahun. Sebab, berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), setiap OPD diharapkan mampu menjaga angka Silpa tetap rendah dan tidak melebihi batas ideal.
Karena itu, Komisi C memberikan penekanan agar seluruh program yang telah direncanakan bisa segera dijalankan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri telah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Penekanannya adalah bagaimana sisa anggaran itu nanti bisa dimanfaatkan sesuai program yang ada. Jangan sampai terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red) yang besar,” tegasnya.
Lanjut, kata dia, Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah tingginya Silpa pada setiap OPD. Menurutnya, batas ideal SiLPA yang ditetapkan pemerintah pusat berada di angka sekitar 3 persen. Jika melebihi angka tersebut, maka ada potensi evaluasi maupun sanksi administratif terhadap OPD terkait.
“Karena sesuai arahan Kemendagri, setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) itu tidak boleh memiliki SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red) lebih dari 3 persen. Kalau melebihi, tentu ada konsekuensi dan sanksi tertentu,” lanjut politisi partai besutan Surya Paloh itu.
Lebih lanjut, ia berharap Dishub Bontang dapat memperbaiki pola perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih efektif serta tepat waktu. Dengan begitu, serapan anggaran bisa meningkat sekaligus berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Selain itu, Sahib juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas penggunaan anggaran. Menurutnya, tingginya realisasi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya anggaran terserap, tapi programnya berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
