Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menerima audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang dalam agenda silaturahmi dan penyampaian aspirasi dunia pendidikan, Selasa (12/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat I Sekretariat DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.
Kegiatan itu membahas berbagai persoalan guru, khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan bagi guru swasta.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Alfiansyah Heri Keswanto, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, serta jajaran lintas komisi DPRD.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi A Ubayya Bengawan, Anggota Komisi A Muhammad Yusuf, Ketua Komisi B Rustam, Wakil Ketua Komisi B Winardi, Anggota Komisi B Risky Rusdiansyah, Ketua Komisi C Alfin Rausan Fikry, Sekretaris Komisi C Joni Alla’ Padang, dan Anggota Komisi C Bonnie Sukardi.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu, Heri Keswanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengurus PGRI dan para guru yang datang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD Kota Bontang.
“Terima kasih guru-guru saya semua yang hadir hari ini. Mungkin ada poin-poin penting yang ingin disampaikan, silakan nanti disampaikan dan akan ditanggapi teman-teman DPRD,” ungkap Heri.
Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kota Bontang, Saparudin, memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian organisasi profesi guru di Kota Bontang. Ia menjelaskan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian PGRI saat ini, yakni peningkatan kualitas dan mutu guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta persoalan ketenagaan.
Menurutnya, persoalan paling banyak saat ini justru dialami guru-guru swasta dibanding guru sekolah negeri. Karena itu, PGRI terus mendorong berbagai upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pengajar di sekolah swasta.
“Kalau dari negeri sebenarnya tidak banyak masalah. Yang banyak itu biasanya teman-teman swasta,” kata Saparudin.
Ia mengungkapkan, pihaknya selama ini telah melakukan berbagai langkah komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk BPJS, untuk memberikan perlindungan kepada guru-guru swasta di Kota Bontang.
“Kami juga sudah hearing ke mana-mana termasuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-red) dalam rangka memproteksi teman-teman swasta,” terangnya.
Selain itu, PGRI juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan pensiun guru swasta agar hak-hak mereka di masa tua tetap terjamin sesuai regulasi yang berlaku. Menurut Saparudin, guru swasta selama ini masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks.
“Kami berharap kembali kepada undang-undang yang berlaku terkait pensiun guru swasta,” katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan DPRD dan Pemerintah Kota Bontang yang dinilai cukup memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya bagi sekolah swasta. Ia bahkan menyebut Kota Bontang saat ini menjadi daerah dengan insentif guru swasta terbesar di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah selama ini teman-teman dewan dan pemerintah kota cukup fair. Untuk saat ini, insentif terbesar di Kalimantan Timur untuk guru swasta ada di Kota Bontang,” sambungnya.
Lanjut, kata dia, capaian tersebut tidak lepas dari perjuangan berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Bontang yang terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan di daerah. Selain membahas kesejahteraan, PGRI juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu dan kompetensi guru di tengah perkembangan teknologi pendidikan yang semakin pesat.
Saparudin menuturkan PGRI siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai program peningkatan kapasitas guru, termasuk bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan digitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Pendidikan tengah menjalankan program percepatan digitalisasi guru secara nasional.
“Kalau ada kolaborasi untuk peningkatan mutu,” katanya.
Karena itu, PGRI Kota Bontang juga terus mendorong guru-guru di daerah agar semakin memahami teknologi dan mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran digital. Saparudin berharap dukungan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terhadap dunia pendidikan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru swasta yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
“Ada program kementerian satu juta guru wajib digitalisasi. Alhamdulillah sudah berjalan. Kami ingin guru-guru kita semakin paham teknologi dan pengajaran digital,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
