Bontang – Pemprov Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat pencapaian target 100 persen rasio elektrifikasi di Kota Taman. Upaya tersebut menunjukkan progres signifikan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 987 sambungan rumah (SR) telah masuk dalam daftar usulan penerima bantuan pemasangan listrik gratis. Program ini difokuskan bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri di rumahnya.
Proses pendataan terus dilakukan secara masif oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Kota Bontang dengan melibatkan pihak kelurahan di seluruh wilayah kota. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terkait permintaan data calon penerima program BPBL.
Kelurahan diminta melakukan penyisiran data secara langsung untuk memastikan warga yang rumahnya belum memiliki instalasi listrik dapat terakomodasi dalam program tersebut.
“Sudah ada 987 warga yang terdata mengajukan sambungan listrik gratis. Kami terus mengejar target 100 persen rasio elektrifikasi di Kota Bontang,” ujar Kepala Bagian PSDA Sekretariat Kota Bontang, Moch Arif Rochman, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, program BPBL dijalankan melalui kolaborasi anggaran pemerintah pusat dan daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sebelumnya, sebanyak 553 sambungan listrik gratis telah terealisasi melalui bantuan dari Dinas ESDM Pemprov Kaltim dengan dukungan pendanaan APBN. Saat ini, koordinasi lanjutan dengan Pemprov Kaltim juga terus dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
“Untuk program yang berjalan saat ini juga masih berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim menggunakan dana APBN,” ungkapnya.
Setiap penerima manfaat nantinya akan mendapatkan sambungan listrik gratis dengan kapasitas daya 900 watt. Penyaluran program mencakup tiga kecamatan dan 15 kelurahan di Kota Bontang.
Program BPBL diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menghadirkan akses listrik yang layak bagi warga yang selama ini belum menikmati layanan PLN secara mandiri.
Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengajukan permohonan melalui kelurahan atau Ketua RT setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), serta alamat rumah lengkap. (Aris)
