Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum di lingkungan pemerintah daerah melalui kegiatan Advokasi dan Peningkatan Pemahaman Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BKPSDM, Kamis (30/7/2026), dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
Kegiatan tersebut diikuti para PPNS dari berbagai perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Donny Anggoro. Turut hadir Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang menjalankan amanah tersebut. Karena itu, peningkatan kompetensi PPNS dinilai menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan.
Menurutnya, PPNS memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan berbagai peraturan daerah berjalan sebagaimana mestinya. Peran tersebut menuntut aparatur memiliki kemampuan teknis penyidikan sekaligus memahami aspek administrasi agar setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.
“PPNS harus bekerja secara profesional, memahami administrasi penyidikan dengan baik, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta membangun koordinasi yang kuat dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Dengan begitu, proses penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Agus Haris.
Ia menjelaskan, forum advokasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi seluruh PPNS agar memiliki standar pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas, sehingga pelayanan penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Bontang semakin tertib, akuntabel, dan berintegritas.
Agus Haris turut menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang selama ini memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan pengetahuan, Agus Haris berharap kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, bertukar pengalaman, dan membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.
Ia menekankan bahwa ilmu yang diperoleh selama kegiatan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar mampu melahirkan PPNS yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bontang.
“Kompetensi aparatur harus terus ditingkatkan. Kami berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran ini dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas,” tutupnya. (Adv)
