Bontang – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menggelar Car Free Night (CFN) masih memicu perdebatan, terutama soal penentuan lokasi pelaksanaan. Meskipun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sejumlah pihak menyoroti potensi dampaknya terhadap aktivitas warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi awal yang direncanakan.
Awalnya, CFN direncanakan berlangsung di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api. Namun, usulan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah warga dan pemilik usaha mengkhawatirkan keterbatasan kantong parkir, potensi kemacetan, serta terganggunya kegiatan ekonomi dan akses jalan bagi warga setempat.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengusulkan agar lokasi CFN dipindahkan ke sepanjang area Rumah Jabatan Wali Kota hingga Kantor KPU di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru. Menurutnya, lokasi alternatif ini lebih ideal karena memiliki lahan parkir yang luas dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga sekitar.
“Lebih baik dilaksanakan di sepanjang Rumah Jabatan Wali Kota sampai Kantor KPU. Tidak ada yang terganggu dan parkirnya luas. Tinggal bagaimana dinas terkait membuat konsep acara ini benar-benar menarik dan tidak memberatkan pedagang atau pelaku UMKM yang berjualan di sana,” ujar Andi Faizal pada Jumat malam (15/8/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan dukungannya terhadap konsep CFN, karena dinilai lebih bermanfaat dan efisien dibanding penyelenggaraan bazar atau stan UMKM yang selama ini rutin dilakukan dalam berbagai event.
“Dengan konsep ini, kita bisa hemat APBD tapi tetap rutin menggelar CFN sebulan sekali. Manfaatnya akan lebih terasa bagi pedagang UMKM. Kalau event bazar, tidak mungkin bisa menyerap sampai 270 pelaku UMKM setiap kali, padahal anggarannya besar. CFN ini bisa melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dengan biaya yang lebih efisien,” pungkasnya.
Sampai saat ini, Pemkot Bontang masih terus mematangkan rencana CFN, termasuk menentukan lokasi final pelaksanaan. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar kebijakan ini bisa berjalan optimal tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
