Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelibatan aktif masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dan dihadiri Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Ridwan, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Kasmawati, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan instansi vertikal, BPJS, rumah sakit, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Agus Haris menekankan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang harus diberikan secara optimal kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk mendengar pengalaman masyarakat sekaligus menerima berbagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bontang terus melakukan berbagai pembenahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Beragam inovasi telah diterapkan, mulai dari pelayanan berbasis digital, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), layanan jemput bola bagi kelompok rentan, pelayanan terpadu, hingga penyebaran informasi melalui media sosial agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan.
Meski demikian, Agus Haris mengakui bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat berhenti pada inovasi yang sudah ada. Perubahan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut pemerintah untuk terus berbenah serta membuka ruang dialog dengan publik.
Menurutnya, tema kegiatan tahun ini, “Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Mudah dan Berkualitas”, mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan yang semakin baik. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui kebutuhan nyata di lapangan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Selain membahas peningkatan kualitas pelayanan, Agus Haris juga mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan, hingga perlindungan hukum.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan media massa, ikut berperan menyosialisasikan pentingnya tertib administrasi kependudukan serta membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan.
Pemerintah Kota Bontang, lanjut Agus Haris, akan terus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia berharap forum konsultasi tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyempurnaan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang.
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan semakin mudah, cepat, inklusif, dan mampu mendukung penyediaan data kependudukan yang akurat sebagai fondasi pembangunan daerah yang lebih efektif.(Adv)
