Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus mengakselerasi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang menyasar masyarakat kategori Desil 1 dan 2 itu diharapkan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran baru mendatang.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan lokasi pembangunan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, Senin (27/7/2026). Kegiatan itu diikuti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta sejumlah perusahaan di Kota Bontang, yakni PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Indominco Mandiri, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT Badak NGL.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Yang kami perlukan adalah kejelasan tahapan dan alurnya. Kalau kami tahu langkah demi langkah yang harus dipenuhi, Pemerintah Kota bisa langsung bergerak dan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Bontang telah menyediakan lahan seluas sekitar delapan hektare sebagai lokasi pembangunan. Namun, sebagian area seluas kurang lebih 1,5 hektare masih memerlukan proses perataan lahan sebelum pekerjaan konstruksi dapat dimulai.
Untuk mempercepat tahapan tersebut, pemerintah daerah berencana menggandeng perusahaan-perusahaan di Kota Bontang melalui dukungan alat berat beserta operatornya. Menurut Agus Haris, sinergi dengan sektor industri menjadi bagian penting agar pekerjaan awal dapat diselesaikan lebih cepat.
Pihak perusahaan pun menyatakan kesiapannya membantu proses land clearing. Namun, dukungan itu memerlukan kelengkapan dokumen teknis dari pemerintah, seperti peta lokasi dan data topografi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Suratmi, mengatakan seluruh dokumen Detail Engineering Design (DED) beserta standar harga telah disusun dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari kementerian sebagai dasar dimulainya proses pembangunan.
Ia menambahkan, apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana, proses persiapan lelang akan dimulai pada pekan kedua Agustus 2026. Selanjutnya, lelang terbuka dijadwalkan berlangsung pada Oktober, dengan estimasi waktu pembangunan fisik sekitar delapan bulan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bontang akan segera menyampaikan surat resmi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat sekaligus menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memastikan seluruh kebutuhan teknis dan administrasi dapat dipenuhi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, Pemkot Bontang optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi sesuai jadwal dan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang. (Adv)
