Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, membeberkan kondisi keuangan daerah yang diperkirakan mengalami tekanan cukup berat pada tahun depan. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD tetap berkomitmen mempertahankan kesejahteraan tenaga pendidik dan berbagai belanja sosial lainnya di Kota Bontang.
Menurutnya, APBD Kota Bontang tahun 2026 awalnya telah diketok sebesar Rp1,950 triliun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih mampu mempertahankan berbagai belanja pegawai dan program kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun insentif lainnya.
“Hari ini kita masih kuat mempertahankan belanja pegawai tanpa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red), termasuk insentif kader KB (Keluarga Berencana, red), Posyandu, ketua RT (Rukun Tetangga, red), dan lainnya,” ungkap Andi Faiz sapaan akrabnya.
Hal itu disampaikan Andi Faizal saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat I Sekretariat DPRD Kota Bontang dan di hadiri Anggota DPRD Bontang lintas komisi yakni A, B, dan C.
Lebih lanjut, kata dia, seiring kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah kembali melakukan pengurangan anggaran sekitar Rp150 miliar. Dampaknya, sejumlah program prioritas yang sebelumnya direncanakan melalui skema multiyears terpaksa dibatalkan dan akan dibahas kembali melalui rapat paripurna DPRD.
“Jadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita tahun ini tersisa sekitar Rp1,750 triliun. Tapi alhamdulillah belanja sosial dan kesejahteraan pegawai masih bisa kita akomodir,” terangnya.
Politikus muda Partai Golkar itu mengungkapkan tantangan fiskal diperkirakan semakin berat pada tahun depan. Pendapatan daerah Kota Bontang diproyeksikan turun hingga sekitar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp800 hingga Rp900 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga wajib memenuhi mandatory spending dalam penyusunan APBD, seperti alokasi 20 persen untuk pendidikan, 40 persen untuk infrastruktur, dan 5 persen untuk APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
“Kalau dihitung, tentu sisanya tidak terlalu banyak. Tapi ini bukan alasan untuk tidak memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan guru,” tegasnya.
Namun, legislator Bontang Utara itu memastikan tidak ada niat dari pemerintah daerah maupun DPRD untuk mengurangi pendapatan tenaga pendidik, termasuk guru dan tenaga pengajar lainnya. Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini memang membutuhkan pemahaman bersama agar kebijakan yang diambil tetap realistis.
“Kalaupun belum bisa kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita memang sedang tidak baik-baik saja,” tuturnya.
Ia juga menyebut Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, selama ini terus berupaya mempertahankan TPP, insentif guru, dan berbagai program kesejahteraan lainnya di tengah tekanan fiskal daerah.
Karena itu, ia meminta para guru tidak khawatir terhadap perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.
Menurutnya, DPRD tetap akan memperjuangkan berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk kemungkinan revisi regulasi hibah dan pemerataan distribusi siswa agar sekolah swasta juga dapat berkembang.
“Kita ingin semua sektor pendidikan ikut maju, bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
