Bontang – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang agar lebih agresif mengembangkan potensi sektor transportasi dan kemaritiman sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan tersebut mencuat dalam rapat kerja bersama Dishub yang membahas program kegiatan tahun 2026 di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menilai sektor perhubungan memiliki potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Tidak hanya dari sektor transportasi darat dan penerangan jalan umum, tetapi juga dari aktivitas pelabuhan, transportasi laut, hingga kerja sama program dengan pemerintah pusat.
Sekretaris Dishub Kota Bontang, Viki Rizqi Riadis, mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pihaknya saat ini adalah keterbatasan kewenangan dan minimnya akses data aktivitas transportasi, khususnya di kawasan pelabuhan khusus maupun pelabuhan umum.
Menurutnya, Dishub sebenarnya melihat adanya potensi pendapatan daerah dari berbagai aktivitas transportasi yang berlangsung di wilayah Bontang. Namun, keterbatasan data dan kewenangan membuat potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan.
“Kita ini sebenarnya tidak mengetahui secara detail aktivitas di pelabuhan khusus maupun pelabuhan umum. Padahal ada banyak aktivitas transportasi yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah,” ungkap Viki dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, berbagai aktivitas transportasi yang berlangsung di kawasan pelabuhan sejatinya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Namun hingga kini, Dishub belum memiliki basis data yang memadai untuk melakukan pengawasan maupun penghitungan potensi penerimaan daerah.
“Kalau setiap aktivitas itu ada nilai ekonominya, tentu ada potensi pendapatan yang bisa didapat daerah. Tapi karena kita tidak punya basis data dan kewenangan pengawasan terbatas, akhirnya potensi itu belum maksimal,” terangnya.
Viki menilai, semangat otonomi daerah seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan terhadap aktivitas transportasi di wilayahnya. Namun dalam praktiknya, sejumlah institusi maupun kawasan tertentu masih menganggap pemerintah daerah tidak memiliki peran langsung dalam pengawasan aktivitas tersebut.
Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian bersama antara eksekutif dan legislatif agar potensi daerah yang ada tidak terlewat begitu saja. “Kalau eksekutif dan dewan bisa sama-sama mendorong, sebenarnya banyak peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembiayaan program daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyatakan Dishub tidak boleh hanya terpaku pada urusan transportasi darat dan lampu jalan semata. Menurutnya, Kota Bontang sebagai kota maritim memiliki banyak peluang yang bisa dikembangkan untuk mendukung pendapatan daerah.
Bahkan, ia mencontohkan keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengembangkan layanan transportasi perkotaan melalui program Balikpapan City Trans yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
“Dulu saya sering komunikasi dengan teman-teman di luar daerah. Balikpapan itu punya Balikpapan City Trans dan mendapat bantuan bus dari pusat,” ungkap Alfin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah hanya diminta menyiapkan kebutuhan pendukung seperti halte dan pemetaan rute transportasi. Setelah itu, bantuan armada diberikan oleh pemerintah pusat. Peluang serupa, kata dia, sebenarnya terbuka bagi Kota Bontang jika pemerintah daerah aktif membangun komunikasi dan jemput bola ke kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Kalau tidak salah, waktu itu mereka hanya menyiapkan shelter dan mapping rute. Setelah itu dapat bantuan bus dari Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Apalagi di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami tekanan, pemerintah daerah dinilai harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif dan program bantuan dari pusat. Alfin menilai Dishub harus mulai memiliki pola pikir bisnis dan inovatif dalam melihat potensi daerah.
“Banyak program pusat yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita mau bergerak dan membangun komunikasi,” tukasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut sektor perhubungan memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara serius dan profesional. “Dishub ini jangan hanya bicara soal angkutan darat atau lampu jalan saja. Kita ini kota maritim, banyak potensi yang bisa dikembangkan,” tegas politisi muda Partai Golkar tersebut.
Legislator dari partai lambang pohon beringin tersebut berharap seluruh jajaran Dishub memiliki semangat inovasi dan mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD Kota Bontang. “Kita harus punya mindset bisnis di Dishub (Dinas Perhubungan, red) supaya bisa meningkatkan penghasilan daerah dan menjadi sumber cuan baru untuk Kota Bontang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
