Bontang – Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti kesiapan mitigasi bencana kebakaran di wilayah pulau-pulau kecil yang masuk dalam kawasan Kota Bontang. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang saat membahas program kerja tahun ini, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Alfin menilai perhatian terhadap kawasan pulau harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan seperti Pulau Malahing, Tihi-Tihi, Gusung, hingga Selangan juga memiliki risiko kebakaran yang sama besar dengan wilayah daratan.
Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan Disdamkartan dalam melakukan mitigasi bencana di kawasan tersebut, termasuk terkait penyediaan alat pemadam kebakaran dan edukasi kepada masyarakat setempat.
“Bagaimana sampai hari ini terkait pulau-pulau kita seperti Malahing, Gusung, Tihi-Tihi dan lainnya. Itu bagaimana mitigasi bencana kita di pulau-pulau tersebut, terutama soal kebakaran,” terangnya dalam forum rapat.
Menurutnya, kawasan pulau tidak boleh luput dari perhatian hanya karena akses yang lebih sulit dibanding wilayah daratan. Ia menilai keberadaan fasilitas penanganan kebakaran dan edukasi kepada masyarakat sangat penting mengingat mayoritas permukiman di kawasan pesisir dan pulau masih didominasi bangunan berbahan mudah terbakar.
“Kita lihat mungkin ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan, red) atau apa, dan apakah pernah dilakukan edukasi oleh teman-teman Damkar kepada masyarakat di sana. Karena itu penting juga dan itu bagian dari wilayah kita,” lanjut politisi muda Partai Golkar itu.
Ia juga mengingatkan agar fokus pelayanan Disdamkartan tidak hanya tertuju pada penanganan nonkebakaran yang belakangan cukup sering dilakukan, tetapi juga tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana di wilayah rawan kebakaran.
“Jangan sampai kita sibuk mengurusi kucing untuk dikubur atau hewan yang dievakuasi, tetapi lupa dengan mitigasi bencana di pulau-pulau,” jelasnya.
Menurutnya, potensi musibah dapat terjadi di mana saja, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses penanganan darurat. Karena itu, kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi hal yang wajib dipikirkan secara serius oleh pemerintah daerah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin, memastikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah mitigasi di kawasan pulau-pulau kecil. Ia menyebut masyarakat di sejumlah pulau telah mendapatkan pelatihan dasar penanganan kebakaran melalui program Damkar Tingkat 1 (Dam 1).
“Untuk di pulau-pulau semuanya sudah Dam 1. Jadi Malahing, Tihi-Tihi, Gusung, dan Selangan itu sudah ada,” jelas Amiluddin.
Selain pelatihan, Disdamkartan juga telah menyalurkan sejumlah fasilitas penunjang penanganan kebakaran ke masing-masing pulau. Fasilitas tersebut berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hingga pompa air portabel untuk kebutuhan penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
“Setiap pulau sudah punya APAR. Kami sudah menyerahkan masing-masing lima unit ke sana, termasuk satu pompa air portabel,” ungkapnya.
Menurut Amiluddin, keberadaan fasilitas tersebut terbukti membantu penanganan kebakaran yang sempat terjadi di Pulau Malahing beberapa bulan lalu. Ia menyebut kebakaran tersebut dapat dikendalikan lebih cepat karena masyarakat telah memiliki peralatan dasar penanganan api.
Ia menilai jika fasilitas tersebut tidak tersedia, kerugian akibat kebakaran kemungkinan akan jauh lebih besar mengingat kondisi permukiman di kawasan pulau yang cukup padat dan didominasi bangunan berbahan kayu.
“Alhamdulillah waktu ada kebakaran di Malahing beberapa bulan lalu, dengan adanya alat yang kami siapkan di sana, kebakaran bisa tertangani dan tidak sampai menghanguskan lebih banyak rumah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
