Balikpapan — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai memberikan manfaat besar bagi mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan. Program tersebut dinilai mampu membantu mahasiswa bertahan melanjutkan pendidikan di tengah tingginya biaya kuliah.
Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengatakan kehadiran program Gratispol turut menekan angka mahasiswa yang cuti hingga putus kuliah akibat kendala ekonomi.
“Sejak adanya Gratispol, mahasiswa sangat terbantu. Dulu cukup banyak mahasiswa yang memilih cuti bahkan menghilang karena terkendala biaya pendidikan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (17/5/2026).
Pada tahun akademik 2025, Universitas Mulia mengusulkan sekitar 1.500 mahasiswa sebagai penerima program Gratispol. Jumlah itu meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berkisar 1.200 mahasiswa.
Menurut Sumardi, penerima program harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun. Selain itu, program juga menerapkan batas usia penerima bantuan pendidikan.
“Untuk jenjang S1 usia maksimal 25 tahun. Sedangkan S2 dan S3 umumnya maksimal 35 tahun. Khusus dosen dan tenaga pendidik masih diberikan toleransi usia hingga 40 sampai 45 tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, program Gratispol juga memberi perhatian kepada guru dan dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama program magister dan doktoral.
Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada masing-masing program studi. Untuk jurusan umum seperti ekonomi, hukum, dan komunikasi, bantuan rata-rata mencapai Rp5 juta per semester.
Sementara itu, mahasiswa program farmasi menerima bantuan sekitar Rp7,5 juta per semester. Untuk pendidikan kedokteran, bantuan mencapai Rp15 juta per semester dan program spesialis hingga Rp20 juta per semester.
“Bantuan diberikan sampai delapan semester atau hingga mahasiswa lulus sesuai masa studi normal,” katanya.
Meski berjalan baik, pihak kampus masih menghadapi kendala administratif, terutama mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring Gratispol.
“Kami masih menemukan mahasiswa yang belum mengisi data di website, padahal kampus sudah mengusulkan mereka. Kalau data tidak dilengkapi, dana harus dikembalikan karena pencairannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Universitas Mulia juga terus melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima bantuan agar tetap aktif mengikuti perkuliahan dan segera melapor apabila mengalami kendala akademik maupun administrasi.
“Kalau mahasiswa tiba-tiba tidak aktif tanpa laporan tentu menyulitkan. Tetapi selama masih ada komunikasi dan masih dalam masa toleransi, biasanya masih bisa dibantu,” tambahnya.
Menurut Sumardi, pengelolaan dan penganggaran program Gratispol kini semakin tertata dibanding awal pelaksanaan program. Pemerintah daerah disebut juga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.
“Sekarang anggarannya sudah lebih jelas dan lebih ketat. Sayang kalau mahasiswa tidak melakukan registrasi karena dananya nanti kembali ke negara,” pungkasnya.
