Bontang – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD Kota Bontang bersama Asosiasi Tempat Hiburan Malam (THM) Pantai Harapan Berbas Pantai sempat tegang, Senin (11/5/2026). Hal itu terjadi saat Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegur Camat Bontang Selatan, Ahmad Effa Yuliansyah, terkait pernyataannya mengenai pengelolaan kawasan hiburan malam di daerah lain.
RDP yang digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang itu turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), hingga Lurah Berbas Pantai.
Forum tersebut membahas persoalan legalitas kawasan THM Pantai Harapan atau yang dikenal dengan kawasan “Prakla” di Berbas Pantai. Dalam pembahasan itu, Camat Bontang Selatan Ahmad Effa Yuliansyah sempat menyinggung pengelolaan kawasan hiburan malam di Kota Balikpapan dan Samarinda yang menurutnya dapat menjadi bahan perbandingan bagi Kota Bontang.
“Sebenarnya kalau keinginan untuk merevisi, Karena di Kota Balikpapan dan Samarinda itu lancar dan tidak menunjukkan tempat. Mungkin bisa dibandingkan itu, di situ tidak ada tempat khusus, tapi tetap jalan aja,” ucap Ahmad Effa dalam forum RDP.
Pernyataan tersebut langsung direspons Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Politikus Partai Golkar itu menilai pernyataan camat tidak boleh disampaikan tanpa data dan kajian yang jelas, terlebih dalam forum resmi yang turut dihadiri para pelaku usaha dan masyarakat.
“Pak Camat jangan bicara katanya-katanya. Nanti menyuruh kami belajar lagi ke Samarinda. Situasinya berbeda,” tegas Andi Faizal di hadapan peserta rapat.
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik, persoalan sosial, serta regulasi yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain. Teguran tersebut membuat suasana rapat sempat hening. Sejumlah peserta rapat terlihat memperhatikan jalannya diskusi yang sebelumnya berlangsung santai.
“Kalau mau bicara, harus punya data. Jangan nanti kami lagi yang harus mengecek. Ini didengar sama mereka, seolah-olah kami yang tidak mengurus persoalan ini. Tidak boleh seperti itu,” tutupnya.
Diketahui, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, dan dihadri Ketua Komisi A, Heri Keswanto bersama Anggota Komisi A Aloysius Roni. Dari Komisi B hadir Ketua Komisi B Rustam, Wakil Ketua Komisi B Winardi, serta Anggota Komisi B Suharno. Sementara dari Komisi C hadir Ketua Komisi C Alfin Rausan Fikry dan Wakil Ketua Komisi C Muhammad Sahib. (Adv/DPRD Bontang)
