Samarinda — Program bantuan seragam sekolah gratis melalui skema Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 10 kabupaten dan kota.
Melalui anggaran sekitar Rp65 miliar dari APBD Kaltim 2025, pemerintah menyalurkan paket perlengkapan sekolah kepada sekitar 65 ribu siswa kelas 10. Bantuan tersebut meliputi seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas, sepatu, topi, dasi, sabuk hingga kaos kaki.
Distribusi bantuan dilakukan bertahap hingga akhir Desember 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama pihak sekolah di seluruh daerah.
Program ini mendapat banyak apresiasi dari siswa maupun orang tua karena dinilai mampu meringankan pengeluaran saat tahun ajaran baru dimulai. Meski masih ditemukan beberapa kendala kecil seperti ukuran yang kurang sesuai dan barang tertukar, mayoritas siswa mengaku puas dengan kualitas perlengkapan yang diterima.
Siswi SMAN 16 Samarinda, Maliqa Nuur Shafa Sufiana, mengatakan proses pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah dan berjalan cukup mudah.
“Pendataannya enggak ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya,” ujarnya.
Maliqa mengaku menerima perlengkapan lengkap mulai dari seragam, jilbab, tas hingga sepatu. Ia juga menilai bahan seragam yang diberikan terasa nyaman digunakan.
“Bajunya lebih adem dibanding yang saya punya sebelumnya,” katanya.
Ia sempat menerima seragam berlengan pendek yang tidak sesuai kebutuhan. Namun setelah diajukan penukaran melalui sekolah, seragam tersebut berhasil diganti beberapa minggu kemudian.
“Awalnya dapat lengan pendek, lalu ditukarkan dan akhirnya diganti lengan panjang,” ungkapnya.
Menurut Maliqa, desain tas dan sepatu yang seragam terkadang membuat perlengkapan sulit dibedakan dengan milik siswa lain.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda supaya gampang dikenali. Tapi sepatu memang susah dibedakan karena modelnya sama,” katanya sambil tersenyum.
Sementara itu, siswa lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun, mengaku ukuran sepatu yang diterimanya terasa lebih besar meski nomor yang diberikan sudah sesuai data.
“Ukuran saya 44 dan yang datang juga 44, tapi ternyata lebih besar dibanding sepatu saya sebelumnya,” ujarnya.
Christian akhirnya memilih menukar sepatu dengan milik temannya yang mengalami masalah sebaliknya.
“Saya tukar dengan teman yang sepatunya kekecilan, jadi sama-sama cocok,” katanya.
Meski sempat mengalami kendala ukuran, ia tetap menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan sekolah siswa.
“Barang-barangnya sangat berguna. Bajunya adem, tasnya ringan, dan sepatunya nyaman dipakai,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Rachmad Irfan Zaini yang menilai kualitas bantuan berada di luar ekspektasinya.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus dan sepatunya nyaman dipakai,” katanya.
Menurutnya, meski sebelumnya sudah membeli perlengkapan sekolah secara mandiri, bantuan dari Gratispol tetap digunakan hingga sekarang.
Apresiasi serupa datang dari siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto. Ia menyebut seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih dipakai setiap hari ke sekolah.
“Seragamnya adem dan sepatunya bagus. Yang saya pakai sekarang juga masih bagus,” ujarnya.
Satria mengatakan orang tuanya merasa terbantu karena biaya perlengkapan sekolah menjadi lebih ringan.
“Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, dan seragam gratis,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, menyebut pemerintah sejak awal menaruh perhatian besar terhadap kualitas produk yang diterima siswa.
“Kami mengutamakan kualitas karena harapan Pak Gubernur bantuan ini benar-benar terasa seperti hadiah bagi siswa,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas produk telah diuji melalui laboratorium Kementerian Perdagangan, termasuk pengujian bahan konveksi di Bandung serta tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
Pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah menggunakan size chart yang telah disosialisasikan sebelumnya. Data kemudian diinput ke sistem Disdikbud sebelum diproses penyedia.
Priangga mengakui masih ada kasus barang tertukar maupun ukuran yang kurang sesuai, namun jumlahnya sangat kecil dibanding total paket bantuan yang disalurkan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” jelasnya.
Disdikbud juga menyediakan layanan after sales selama tiga bulan untuk mengantisipasi kendala yang ditemukan siswa.
“Kalau ada ukuran kekecilan, kancing lepas, atau isi paket tertukar, semuanya bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” katanya.
Ia juga meluruskan informasi terkait angka Rp1 juta yang selama ini disebut sebagai nilai bantuan per siswa. Menurutnya, angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan harga akhir paket bantuan.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. Nilai kontrak akhirnya tetap di bawah pagu karena melalui proses HPS dan negosiasi dengan penyedia,” jelasnya.
Terkait produksi perlengkapan yang dilakukan di luar Kaltim, Priangga mengatakan hal itu disebabkan belum adanya pabrik konveksi besar di daerah yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Di Kaltim belum ada pabrik dengan kapasitas sebesar itu, sementara waktu produksi hanya sekitar dua bulan,” pungkasnya.
