Samarinda — Sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Pasalnya, beberapa pekerjaan diketahui mangkrak bahkan berakhir putus kontrak, sehingga berdampak terhadap kenyamanan proses belajar mengajar siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan yang bermasalah agar tidak terus berulang setiap tahun.
Hal tersebut disampaikan usai Pansus LKPJ melakukan uji petik lapangan di sejumlah daerah, mulai dari Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah proyek sekolah yang belum rampung meski anggaran telah dikucurkan sejak tahun 2025.
“Karena itu dapil saya memang saya prioritaskan yang kemarin ada tiga item itu masuk dalam agenda LKPJ gubernur,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian yakni pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Menurut Syahariah, progres pembangunan sekolah tersebut jauh dari target yang direncanakan.
“Harusnya tahun 2026 sudah selesai. Tapi ternyata sekarang baru kerangkanya saja yang berdiri,” katanya.
Ia mengungkapkan proyek tersebut mengalami putus kontrak karena kontraktor dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Selain faktor medan yang sulit, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama.
“Ternyata putus kontrak sama kontraktor. Alasannya pertama medannya tidak mampu mereka kerjakan, kedua karena anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.
Akibat proyek yang belum selesai, siswa masih harus belajar di bangunan sementara dengan kondisi yang dinilai memprihatinkan. Bahkan saat hujan turun, sejumlah ruangan mengalami kebocoran sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan.
“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” tuturnya.
Syahariah menilai persoalan proyek mangkrak tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak siswa untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim dijadwalkan kembali turun ke lapangan guna mengecek kondisi sekolah-sekolah bermasalah di berbagai wilayah.
“Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melakukan evaluasi ketat terhadap kontraktor pelaksana proyek pendidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.
Dalam hasil uji petik Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024 dan kembali bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025. Pansus menilai penyelesaian proyek lama belum maksimal, sementara proyek baru terus bermunculan.
Selain SMAN 3 Long Ikis, persoalan juga ditemukan pada pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas di SMKN 1 Penajam Paser Utara yang belum rampung hingga kontraknya diputus.
Permasalahan serupa turut ditemukan pada pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar. Meski lahan sekolah telah bersertifikat, persoalan hibah tanah disebut masih belum tuntas.
Sementara di SMK 7 Balikpapan, fasilitas bangku kelas masih minim sehingga sekolah harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap terendam saat air laut pasang.
Di Kutai Timur, Pansus menemukan adanya keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.
Syahariah menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal proyek-proyek pendidikan bermasalah agar menjadi prioritas dalam anggaran perubahan dan segera dapat dimanfaatkan oleh siswa.
“Saya minta tahun 2026 ini sekolah-sekolah yang bermasalah harus selesai. Jangan sampai anggarannya tergeser lagi,” tegasnya.
Ia memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di daerah pemilihannya, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Kaltim yang masih mengalami persoalan fasilitas pendidikan.
“Saya tidak hanya bicara dapil saya, di Mahulu juga sangat memprihatinkan. Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian proyek pendidikan mangkrak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut masa depan pendidikan di Benua Etam.
“Yang jelas, organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan Komisi IV akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.
