Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan berdampak langsung kepada masyarakat Bontang dengan berbagai program dan kegiatan strategis. Hal itu disampaikan Wali Kota, Neni Moerniaeni, Senin (30/3/2026)
Neni Moerniaeni menyebutkan, pada tahun 2025 sejumlah kebijakan telah direalisasikan seperti pelaksanaan program “Gercep Zero Stunting” dengan sasaran intervensi sebanyak 9.753 balita. Kebijakan ini difokuskan pada anak yang bermasalah gizi, pemberian makanan tambahan, (PMT) bagi ibu hamil, dan pemberian tablett tambah darah (TTD) bagi remaja putri di sekolah.
“Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi warga yang telah mencakup jumlah sasaran mencapai 35.762 orang,” ungkap Neni, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, kata Neni, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuha air bersih secara merata bagi masyarakat. Dengan sasaran 96,35 persen penduduk sudah memiliki akses air minum dan telah terealisasi sebesar 90,20 persen pada tahun 2025.
Selain itu, peningkatan kualitas kawasan pemukiman dari sektor air limbah domestik (rumah tangga/komunal) dengan cakupan 96,86 persen tidak luput dari perhatian pemerintah. Program ini dilaksanakan melalui optimalisasi sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Bontang Kuala.
IPAL atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah fasilitas terstruktur untuk mengolah limbah cair domestik (rumah tangga/komunal) maupun industri agar aman dibuang lingkungan. Perawatan dan peremajaan IPAL secara berkala guna menjaga kualitas jaringan pipa air limbah serta pembangunan toilet.
“Serta pembangunan septic tank terapung,” tambahnya.
Kemudian, pelaksanaan kegiatan “Bontang Berhias” yang implementasikan pada perbaikan 4 ruas jalan yaitu penataan pedestrian trotoar Jalan Suryanata, Jalan MT Haryono, Jalan WR Supratman, dan Jalan HM Ardans. Selanjutnya, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 59 unit melalui APBD Kota Bontang, 45 unit bersumber dari APBN, 100 unit APBD Provinsi, 8 unit melalui TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dan 1 unit dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bontang.
“Dalam pelaksanaan program Bontang Terang, pemerintah telah memasang PJL (Penerangan Jalan Lingkungan, red) sebanyak 655 titik pada tahun 2025,” paparnya.
Dari sekrot pendidikan, pemerintah memberikan seragam gratis yang difokuskan mulai tingkat Anak Sekolah Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Mengenah Pertama (SMP). Ia mengungkapkan, seragam gratis telah didistribusikan dengan total mencapai 32.279 siswa se Kota Bontang. Pemberian keperluan sekolah kepada pelajar mencakup seluruh kebutuhan dasar yang mencakup seragam (baju dan celana atau rok), sepatu, tas sekolah, serta buku tulis.
“Dan telah didistribusikan kepada total 32.279 peserta didik,” ungkap Neni tidak lama ini.
Lebih jauh, kata dia, peningkatan kualitas pendidikan tak hanya terpenehuninya kebutuhan pelajar, melainkan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran yang memadai di era transformasi digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyediakan fasilitas tablet bagi siswa kelas IX SMP Negeri sebanyak 1.651 unit.
“Termasuk pemberian laptop bagi guru sebanyak 389 unit yang diperuntukkan bagi guru SD dan SMP se Kota Bontang,” akunya.
Neni menegaskan, pemerintah manaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan guru swasta dengan menaikkan insentif, pemerintah meningkatkan tambahan penghasilan dari Rp1,1 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
“Peningkatan insentif bagi guru swasta dari sebesar Rp1.100.000 menjadi Rp2 juta per bulan,” pungkasnya. (*Adv).
