Bontang – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang bersumber dari belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang, Senin (4/5/2026), saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan itu dipimpin Ketua Pansus, Ubayya Bengawan, dan dihadiri Kepala BKPSDM Sudi Priyanto beserta jajaran.
Dalam forum tersebut, Ubayya mengungkapkan bahwa sisa anggaran dari belanja pegawai masih menjadi persoalan yang hampir terjadi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Di BKPSDM sendiri, tercatat Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sekitar Rp331 juta dari total alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang mencapai lebih dari Rp11 miliar.
“Sebagian besar Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) berasal dari belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara, red). Ini tidak hanya terjadi di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red), tetapi hampir di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red),” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun secara regulasi masih diperbolehkan adanya sisa anggaran dalam batas tertentu, kondisi tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi serius. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih cermat agar tidak terjadi penumpukan Silpa setiap tahun.
“Perencanaan harus lebih presisi. Jangan sampai sisa anggaran terus berulang, karena itu menunjukkan belum optimalnya pengelolaan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, legislator dapil Bontang Utara tersebut menambahkan, melalui pembahasan LKPJ ini, pihaknya meminta BKPSDM dapat memberikan penjelasan rinci terkait penyebab belum terserapnya anggaran, sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menjelaskan sisa anggaran pada belanja pegawai tidak sepenuhnya dapat dihindari. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan antisipatif dalam perencanaan anggaran, terutama terkait dinamika kepegawaian sepanjang tahun berjalan.
Ia menyebutkan, dalam penyusunan anggaran, pihaknya harus memperhitungkan berbagai kemungkinan seperti kenaikan pangkat, promosi jabatan, kenaikan gaji berkala, hingga potensi mutasi dan rotasi pegawai.
“Dalam belanja pegawai, kami memang harus menyiapkan ruang atau cadangan anggaran untuk mengantisipasi perubahan pola karier ASN (Aparatur Sipil Negara, red), seperti promosi, kenaikan pangkat, dan sebagainya,” jawabnya.
Lanjut, kata dia, jika anggaran ditekan terlalu ketat, dikhawatirkan akan terjadi kekurangan di tengah tahun anggaran, sementara belanja pegawai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan hak ASN.
“Kalau terlalu ditekan, risikonya bisa terjadi kekurangan anggaran. Padahal belanja ASN (Aparatur Sipil Negara, red) itu wajib karena menyangkut hak pegawai,” tukasnya.
Meski demikian, Sudi memastikan pihaknya terus berupaya meningkatkan akurasi perencanaan agar sisa anggaran dapat ditekan tanpa mengganggu kewajiban pembayaran hak pegawai. Di sisi lain, Sudi juga melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM secara umum berjalan sesuai target.
Bahkan, beberapa program strategis mampu terealisasi secara optimal, termasuk kegiatan profiling ASN yang melampaui target awal. Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem merit dalam pengelolaan karier ASN di Kota Bontang.
“Awalnya profiling ASN hanya ditargetkan untuk 327 orang, namun kami berhasil menambah hingga lebih dari 900 ASN setelah berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN (Badan Kepegawaian Negara, red),” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
