Bontang – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang menyoroti capaian serapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).
Meski realisasi anggaran tergolong tinggi, DPRD menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal. Rapat yang digelar di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan itu dipimpin Ketua Pansus, Ubayya Bengawan.
Selain itu, turut hadir Anggota Pansus DPRD Kota Bontang dari Fraksi PKB Bonnie Sukardi. Kemudian, hadir juga Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, bersama jajaran pejabat di lingkungan instansi tersebut. Dalam forum tersebut, Ubayya menyampaikan apresiasi atas kinerja BKPSDM yang mampu merealisasikan anggaran hingga 97,38 persen.
Capaian itu dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak melebihi tiga persen dari total realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Secara umum BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red) sudah memenuhi ketentuan. Realisasi anggarannya mencapai 97,38 persen dan ini harus dipertahankan,” ucap Ubayya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan dengan tingkat serapan anggaran yang belum maksimal, bahkan berada di kisaran 90 persen atau di bawahnya.
Meski nilai anggarannya relatif kecil, jika diakumulasi dapat memengaruhi total efektivitas penggunaan anggaran. “Memang nilainya kecil, tetapi kalau dikumpulkan dari beberapa kegiatan, dampaknya cukup besar. Ini harus menjadi perhatian,” tambahnya.
Legislator Partai Golkar itu menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi para perencana di masing-masing OPD. Ia mendorong agar proses perencanaan anggaran ke depan lebih presisi, sehingga realisasi dapat mendekati target maksimal tanpa menyisakan banyak anggaran.
“Ada beberapa kegiatan dengan realisasi yang belum optimal. Ini harus diperbaiki agar ke depan pengelolaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menjelaskan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di instansinya telah berjalan sesuai rencana. Ia menyebut, sekitar 37 kegiatan yang berkaitan dengan fisik berhasil diselesaikan tepat waktu.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perencanaan anggaran kas yang disusun secara matang sejak awal tahun, termasuk pembagian target pelaksanaan dalam empat triwulan.
“Kami berupaya mematuhi perencanaan anggaran kas yang telah disusun, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai target tahunan maupun triwulanan,” ungkapnya.
Lanjut, kata dia, koordinasi yang baik serta kemampuan memprediksi jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk yang melibatkan pihak eksternal, menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara yang diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga di luar daerah.
“Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, baik untuk pengawas, administrator, maupun pejabat struktural, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan sejak awal. Ini sangat membantu dalam menjaga konsistensi realisasi fisik dan keuangan,” jelasnya.
Melalui rapat kerja ini, Pansus DPRD berharap capaian positif yang telah diraih BKPSDM dapat terus dipertahankan, sekaligus diiringi dengan perbaikan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. (Adv/DPRD Bontang).
