Bontang – Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang dalam merealisasikan anggaran tahun 2025 mendapat apresiasi dari DPRD. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang menilai capaian serapan anggaran yang menyentuh angka 97 persen menunjukkan pengelolaan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Pansus DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, saat rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama BKPSDM, Senin (4/5/2026), di Ruang Rapat 3 DPRD Bontang.
Menurut Bonnie, capaian tersebut patut diapresiasi karena telah memenuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan batas maksimal sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak boleh melebihi tiga persen dari total anggaran.
“Ini menjadi catatan positif bagi Kota Bontang. Kita tidak mengalami persoalan serius dalam serapan anggaran seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Saya mengapresiasi kerja keras BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red) beserta seluruh jajaran,” ucapnya.
Legislator PKB itu menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara perangkat daerah dengan DPRD, khususnya melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran yang dilakukan bersama Komisi A DPRD. Bonnie berharap pola kerja kolaboratif tersebut dapat terus dipertahankan ke depan.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan pengelolaan anggaran ke depan akan semakin berat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi keterbatasan fiskal daerah yang dapat berdampak pada berbagai kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian tunjangan kinerja (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Ke depan ini tugas BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red) akan semakin berat. Kita tentu ingin menghindari adanya pemotongan TPP. Karena itu, pengelolaan anggaran harus semakin cermat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bonnie juga menyinggung pentingnya menjaga tren positif serapan anggaran. Ia menilai, tingkat realisasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga berpotensi menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Dari informasi yang kami terima, jika serapan anggaran tinggi, peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran juga lebih besar. Ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui karakter belanja di BKPSDM yang sebagian besar tidak berbentuk fisik, melainkan kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya optimalisasi serapan anggaran.
“Memang kegiatan BKPSDM lebih banyak nonfisik, tapi tetap harus dimaksimalkan. Jangan sampai realisasinya turun di bawah capaian saat ini,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja, DPRD melalui Komisi A akan terus melakukan pengawasan agar kinerja tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Bonnie menegaskan, capaian 97 persen bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia pun berharap BKPSDM dapat terus menjaga konsistensi tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang. “Kami melihat ini sebagai keberhasilan yang baik. Harapan kami tentu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Komisi A akan terus mengawal agar pengelolaan anggaran tetap optimal,” pungkasnya. (Adv/DRPD Bontang)
