Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang untuk mengantisipasi ketersediaan bahan bakar solar bagi seluruh armada pemadam kebakaran. Menurutnya, kesiapan bahan bakar merupakan hal krusial yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat saat terjadi kondisi darurat.
Ia menegaskan armada pemadam kebakaran harus selalu berada dalam kondisi siap operasi, termasuk dari sisi ketersediaan bahan bakar. Ia tidak ingin terjadi situasi ketika kendaraan pemadam tidak dapat bergerak akibat kekurangan solar saat dibutuhkan masyarakat.
“Damkar itu wajib selalu siap. Namanya Damkar (Pemadam Kebakaran, red), bahan bakar tidak boleh kurang. Jangan sampai ada kejadian tidak bisa dipadamkan karena kendaraannya tidak bisa jalan,” tegas Bonnie saat dikonfirmasi awak media tidak lama ini.
Menurutnya, persoalan operasional seperti ketersediaan solar seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran Disdamkartan. Bahkan, ia menyarankan apabila terdapat kegiatan lain yang masih bisa ditunda atau dialihkan, maka anggaran operasional untuk armada penyelamatan harus lebih diutamakan.
“Kalau memang ada kegiatan atau anggaran operasional yang bisa dialihkan, harapan kami itu bisa dilakukan oleh Damkar (Pemadam Kebakaran, red),” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Bonnie menilai tugas Disdamkartan saat ini tidak lagi hanya sebatas memadamkan api. Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, Disdamkartan kini memiliki cakupan tugas yang jauh lebih luas, terutama pada aspek penyelamatan dan penanganan kondisi darurat lainnya.
Karena itu, ia menekankan tidak boleh ada alasan keterbatasan operasional yang menghambat respons cepat petugas di lapangan. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam meminimalisasi risiko korban jiwa maupun kerugian material.
“Tidak boleh ada alasan. Damkar (Pemadam Kebakaran, red) itu bukan cuma pemadam, tapi juga penyelamatan,” katanya legislator Bontang Barat tersebut.
Ia menjelaskan, saat ini petugas Damkar juga terlibat dalam berbagai penanganan non-kebakaran, mulai dari evakuasi hewan liar seperti buaya dan tawon, penanganan pohon tumbang, hingga bantuan sosial dan penanganan kondisi darurat lainnya yang berpotensi mengganggu keselamatan warga.
“Termasuk tadi dibicarakan soal hewan-hewan, buaya, tawon, atau apa pun yang mengganggu ketenteraman warga. Bahkan sekarang sampai penanganan terkait narkoba juga,” ungkapnya.
Bonnie menilai semakin luasnya tugas Disdamkartan menjadi bukti bahwa keberadaan instansi tersebut kini menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan kedaruratan masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan sarana dan operasional harus benar-benar diperhatikan pemerintah daerah.
Menurutnya, kata “penyelamatan” yang melekat dalam nama institusi Disdamkartan menunjukkan besarnya tanggung jawab yang diemban petugas di lapangan. Karena itu, seluruh kebutuhan dasar operasional, termasuk bahan bakar, harus dipastikan tersedia kapan pun dibutuhkan.
“Sudah sewajarnya hal itu dilakukan karena ada kata penyelamatan di belakangnya. Jadi tugas mereka memang mencegah bahaya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
