Bontang – Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang menyusun perencanaan pembangunan Pos Damkar di kawasan Bontang Kuala secara matang dan cermat. Ia menegaskan pembangunan fasilitas publik jangan hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga harus memastikan seluruh kebutuhan operasional tersedia agar dapat langsung difungsikan setelah selesai dibangun.
Hal tersebut ditegaskan Alfin saat memimpin rapat kerja bersama Komisi C DPRD Kota Bontang dan Disdamkartan Kota Bontang terkait program kegiatan 2026, Senin (11/5/2026). Menurutnya, banyak proyek pembangunan yang akhirnya tidak berjalan maksimal karena minim perencanaan terkait fasilitas penunjang dan operasional pascapembangunan.
“Jadi saya mau tanya, apakah dalam perencanaan pos itu sudah masuk semua?. Air, listrik, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya,” sebut Alfin.
Ia menilai keberadaan Pos Disdamkartan di Bontang Kuala nantinya harus benar-benar siap digunakan, termasuk kesiapan alat pemadam kebakaran, personel, hingga sarana operasional lainnya. Alfin tidak ingin bangunan yang telah menghabiskan anggaran daerah justru terbengkalai karena tidak dilengkapi fasilitas dasar.
“Misalnya alat-alat pemadam di situ apakah sudah ada? Atau nanti dipindahkan dari Mako ke Pos Bontang Kuala seperti apa? Jangan sampai nanti sudah dibangun malah diam lagi bangunannya,” tegasnya.
Menurut Alfin, perencanaan yang tidak matang hanya akan melahirkan bangunan kosong tanpa aktivitas yang akhirnya menjadi mubazir. Ia menyebut kondisi seperti itu bukan pertama kali terjadi di Kota Bontang.
“Jangan sampai ada pos Damkar (Pemadam Kebakaran, red) tapi tidak ada alatnya. Maksud saya begitu,” kata Politikus muda Partai Golkar itu
Legislator Bontang Selatan bahkan menyinggung sejumlah bangunan di Kota Bontang yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal meski telah selesai dibangun sejak lama. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting agar pembangunan Pos Disdamkartan Bontang Kuala tidak mengalami nasib serupa.
“Kadang-kadang di Bontang ini banyak sekali bangunan yang mubazir kalau saya nilai. Misalnya Gedung Baznas dan Gedung Bawaslu yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin, memastikan Pos Damkar Bontang Kuala tidak akan menjadi bangunan terbengkalai setelah selesai dibangun. Ia menegaskan pihaknya telah menyiapkan target operasional sekaligus kebutuhan dasar yang akan mendukung aktivitas pelayanan di lokasi tersebut.
“Insyaallah Pos Bontang Kuala ini tidak akan menjadi bangunan yang terbengkalai setelah selesai dibangun,” sebut Amiluddin.
Ia menjelaskan, Disdamkartan telah mulai menyusun kebutuhan operasional untuk mendukung fungsi pos tersebut, termasuk penganggaran air dan listrik yang akan dimasukkan pada pembahasan anggaran berikutnya.
“Karena ini bangunan baru tahun ini, maka untuk kebutuhan air dan listrik insyaallah akan kami masukkan dalam anggaran mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjutt, Amiluddin mengakui masih ada sejumlah kebutuhan perlengkapan yang harus dipenuhi secara bertahap. Namun, pihaknya memastikan pelayanan tetap akan berjalan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada saat ini.
“Sementara untuk perlengkapan, kalau di anggaran perubahan nanti belum bisa mendapatkan tambahan, tetap akan kami usulkan apa saja yang menjadi kebutuhan di sana,” katanya.
Ia juga menegaskan Disdamkartan telah menyiapkan personel untuk ditempatkan di Pos Bontang Kuala. Bahkan, sebagian petugas yang dipilih merupakan warga sekitar agar lebih memahami kondisi wilayah dan mempercepat respons pelayanan.
“Tenaga-tenaga yang ada sekarang ini juga sudah kami pilih, termasuk orang-orang yang memang berasal dari kawasan situ,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
