Bontang – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang kian terasa setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong DPRD Bontang untuk meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), agar lebih kreatif dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan Dishub tidak bisa lagi bergantung pada pola lama dalam mengelola pendapatan daerah. Ia menilai, saat ini dibutuhkan terobosan baru guna menjaga stabilitas fiskal di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Dengan kondisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita yang menurun, Dishub harus mampu menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Tidak bisa hanya mengandalkan sumber yang itu-itu saja,” ujarnya dalam rapat bersama Dishub, Senin (4/5/2026).
Sahib mengungkapkan, salah satu penyebab utama tekanan anggaran adalah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer hingga mencapai 50 persen. Hal ini dinilai berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi di daerah. Ia menilai Bontang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain, terutama karena keberadaan perusahaan besar yang selama ini menjadi penopang ekonomi.
“Kita tahu sendiri penghasilan dari PT Badak LNG (Liquefied Natural Gas , red) dan PT Pupuk Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan signifikan. Seharusnya Bontang tidak disamakan dengan daerah lain dalam perhitungan dana bagi hasil,” tegasnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menambahkan, perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat seharusnya dilakukan secara lebih rasional dan proporsional, agar tidak merugikan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Di tengah kondisi tersebut, Sahib mendorong agar Dishub bersama mitra kerja Komisi C lainnya segera memetakan potensi-potensi baru yang bisa digarap sebagai sumber PAD. Ia menekankan pentingnya memperluas sektor retribusi, tidak hanya terbatas pada parkir, tetapi juga sektor lain yang memiliki potensi ekonomi.
“Dishub harus mulai melihat peluang lain. Jangan hanya fokus pada parkir. Banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan daerah,” kata pria yang kerap disapa Ibe itu.
Selain mendorong peningkatan PAD, Sahib juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di tubuh Dishub. Dari total anggaran sekitar Rp32 miliar, hingga memasuki bulan keempat tahun anggaran, realisasi penggunaan baru mencapai sekitar Rp5 miliar atau 17 persen.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius agar tidak kembali menimbulkan sisa anggaran yang besar di akhir tahun. Ia meminta agar Dishub dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Anggaran itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai di akhir tahun justru menumpuk. Bagaimana sisa anggaran ini bisa digunakan sesuai dengan program yang ada,” terangnya.
Lebih jauh, legislator dapil Bontang Selatan itu juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah ke pemerintah pusat. Ia menilai, langkah “jemput bola” dengan mendatangi kementerian terkait menjadi penting agar Bontang tidak semakin terdampak oleh kebijakan fiskal nasional.
“Pemerintah daerah harus bekerja keras, harus berani ke pusat untuk memperjuangkan hak daerah. Jangan hanya menunggu, tapi harus aktif mencari solusi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
