Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bontang masih menjadi pekerjaan besar yang harus diperjuangkan. Menurutnya, kondisi ini harus diperjuangkan bersama oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, DRPD, serta tenaga pendidik.
Menurutnya, pembahasan pendidikan tidak bisa hanya fokus pada satu aspek, tetapi harus menyentuh seluruh komponen mulai dari kesejahteraan guru, fasilitas belajar, hingga sarana dan prasarana pendidikan.
“Kalau bicara mutu pendidikan, dari hulu sampai hilir harus didiskusikan dengan baik. Mulai dari tenaga pendidiknya, kesejahteraannya, fasilitasnya, sampai sarana prasarananya,” sebut pria yang kerab disapa Andi Faiz itu, Selasa (12/5/2026).
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama DPRD Kota Bontang dan PGRI Kota Bontang. Pertemuan tersebut berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Politikus muda Partai Golkar itu mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian ialah insentif guru swasta dan peluang peningkatan bantuan hibah untuk sekolah swasta. Ia menilai salah satu langkah untuk membantu keberlangsungan sekolah swasta ialah merevisi regulasi hibah daerah agar bantuan pemerintah bisa lebih maksimal dirasakan lembaga pendidikan swasta.
“Kita bicara bagaimana insentif guru swasta, kemudian apakah bantuan hibah untuk sekolah bisa di atas Rp200 juta atau tidak. Saya kira kita semua di sini adalah pejuang yang sama,” katanya.
Namun demikian, Legislator Bontang Utara itu, mengingatkan kondisi keuangan daerah ke depan diperkirakan cukup berat. Pendapatan daerah Kota Bontang tahun depan diproyeksikan hanya sekitar Rp1,5 triliun, sementara sebagian besar anggaran telah terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan wajib lainnya.
“Tahun depan pendapatan kita sekitar Rp1,5 triliun. Belanja pegawai kurang lebih Rp800 sampai Rp900 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga wajib memenuhi mandatory spending, seperti 20 persen untuk pendidikan, 40 persen untuk infrastruktur, dan 5 persen untuk APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Ia memastikan pemerintah daerah dan DPRD tetap berkomitmen mempertahankan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk insentif guru dan berbagai program pendidikan lainnya.
“Kalau dihitung, sisa anggaran memang tidak terlalu banyak. Tapi ini bukan alasan bagi kita untuk tidak memperjuangkan pendidikan,” tegasnya.
“Kalaupun belum bisa kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita memang sedang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi program sekolah gratis di sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah positif untuk pemerataan akses pendidikan sekaligus membantu keberlangsungan sekolah swasta di Kota Bontang.
“Saat ini siswa yang tidak masuk sekolah negeri juga bisa sekolah gratis di swasta walaupun mungkin belum semuanya. Tapi ini langkah yang baik,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Andi Faizal menilai forum RDP bersama PGRI menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik dalam menentukan arah pembangunan pendidikan di Kota Bontang.
“Intinya forum hari ini sangat baik untuk menyamakan persepsi terkait dunia pendidikan di Kota Bontang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
