Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2027, Rabu (15/04/2026). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha di tengah tekanan fiskal daerah. Musyawarah tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sony Suwito Adicahyono.
Tak hanya itu, rapat kali ini turut serta melibatkan perangkat daerah dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bontang.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan serius. Ia menyebut, dalam tiga tahun terakhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang menunjukkan tren penurunan. Bahkan, pada 2027 diproyeksikan terjadi kontraksi pendapatan antara 5 hingga 10 persen.
“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. Peran TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, red) atau CSR (Corporate Social Responsibility, red) menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” sebut Agus Haris.
Lebih lanjut, pria yang kerab disapa AH ini menilai keterlibatan dunia usaha melalui program TJSLP bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari solusi bersama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan, untuk tahun 2027, arah kebijakan TJSLP difokuskan pada lima prioritas utama. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong UMKM naik kelas melalui legalitas usaha, digitalisasi, serta akses permodalan. Kedua, penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Selanjutnya, program juga diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan produktif dan penataan kawasan kumuh. Di sektor pariwisata, pengembangan destinasi akan diperkuat melalui peningkatan infrastruktur dan promosi berbasis digital. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan juga menjadi fokus penting.
Politisi Partai Gerindra ini juga turut memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang dinilai konsisten dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi TJSLP tahun 2025. Ia menilai komitmen tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah.
Melalui forum Musrenbang TJSLP ini, ia berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga laju pembangunan tetap optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika fiskal yang ada.
“Kontribusi dan integritas perusahaan menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan Kota Bontang,” tutupnya. (*Adv).
