Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Bontang, Senin (30/3/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Sekretariat DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia mengatakan bahwa pertemuan kali ini bukan sekadar rapat, melainkan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan realisasi kebijakan selama periode lalu.
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 merupakan kewajiban yang harus disampaikan kepada lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama tahun 2025,” sebut Neni.
Neni menambahkan bahwa laporan ini menjadi bukti pencapaian pemerintah dalam melaksanakan program kerja urusan pemerintahan, khususnya kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pelaksanaan tersebut, realisasi kebijakan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari semua pihak.
Ia mengajak kerja sama seluruh instansi lintas sektor. Menurutnya, mendorong semangat membangun untuk perbaikan daerah sebagai kota yang sejahtera dan berkelanjutan.
“Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kota Bontang untuk terus meningkatkan semangat membangun untuk berbenah sehingga seluruh agenda pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan masyarakat, ” tambahnya.
Ia berharap visi dan misi Kota Bontang kedepan dapat realisasikan tanpa hambatan. Selain itu, kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang.
“Serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tutup Neni.
Sebagai informasi, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang, Sitti Yara, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang, Maming.
Dalam kesempatan ini juta, turut hadir Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Bontang, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang. Termasuk, perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang dan unsur kepemudaan di wilayah ini. (*Adv)
