Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyampaikan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang sepanjang tahun 2025. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengatakan, realisasi tersebut tidak terlepas dari penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Menurutnya, penggunaan APBD merupakan implementasi pemerintah dalam merealisasikan untuk arah pembangunan, baik dari segi pendidikan, sosial, kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi.
“Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berkaitan erat dengan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) yang merupakan implementasi kebijakan dan arah pembangunan daerah,” ujar Neni saat membacakan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (30/3/2026).
Di depan pimpinan DPRD Kota Bontang serta Anggota DPRD Kota Bontang, Neni menjelaskan, kinerja APBD 2025 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2025. Laporan tersebut, di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pendapatan daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,890 triliun. Dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp2,846 triliun atau sekitar 98,47 persen.
Adapun rincian penyerapan anggaran yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dari rencana anggaran yang ditetapkan senilai Rp384,830 miliar dan terealisasi Rp400,476 miliar atau sekitar 104,06 persen. Untuk pendaftaran transfer ke daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp2,477 triliun, yang mampu terlaksana R02,422 triliun atau sekitar 97,75 persen.
“Pendapatan lainya yang sah, dari rencana anggaran sebesar Rp28,083 miliar rupiah dan mampu terealisasi Rp24,020 miliar atau sekitar 85,53 persen,” jelasnya.
Sedangkan, belanja daerah yang ditetapkan pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3,173 triliun dapat diserap sebesar Rp2,951 triliun atau 93,01 persen. Rinciannya, pertama; Belanja operasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,882 triliun dapat dilaksanakan sekitar Rp1,753 triliun atau 96,18 persen.
Selanjutnya, belanja modal dengan alokasi anggaran senilai Rp1,284 triliun dapat terealisasi sebesar Rp1,196 triliun atau 93,13 persen. “Untuk belanja tidak terduga dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,224 miliar hanya dilaksanakan sebesar Rp705 juta persen,” tutupnya. (*Adv)
