Bontang – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadi perhatian serius di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Meski demikian, pemerintah memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan kekosongan jabatan akibat pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Ia menilai para ASN yang memasuki masa purna tugas pada dasarnya sudah siap, termasuk dalam merencanakan kehidupan setelah pensiun.
“Kalau ASN (Aparatur Sipil Negara, red) yang pensiun, itu sudah siap semua. Tidak perlu dipersiapkan lagi, karena mereka sudah punya rencana setelah pensiun,” ujarnya saat diwawancara awak media tidak lama ini.
Namun demikian, kata dia, pengisian jabatan yang kosong tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Agus Haris menyebut, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami penurunan sebelum mengajukan formasi baru ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saat ini sulit berbicara soal formasi yang akan diajukan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara, red), karena kondisi keuangan kita sedang tidak memungkinkan,” sambung orang nomor dua di Kota Taman itu.
Ia mencontohkan, untuk kebutuhan tenaga pendidik saja pemerintah harus mencari skema alternatif dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah memang sedang terbatas.
Meski terdapat sejumlah posisi kosong, pria yang akrab disapa AH ini memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Menurutnya, di setiap OPD telah tersedia SDM ungggul yang mampu menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, sistem kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang sudah berjalan juga menjadi penopang stabilitas kinerja aparatur.
“Di internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) sudah ada SDM (Sumber Daya Manusia, Red) yang bisa menggerakkan organisasi. Struktur dan sistemnya juga sudah jelas, jadi tidak terlalu berdampak,” sebutnya.
Untuk mengisi kekosongan sementara, pemerintah juga memanfaatkan mekanisme penunjukan pejabat (Pj) di beberapa posisi strategis. Salah satunya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas.
Ia menilai banyak pejabat di lingkungan Pemkot Bontang yang memiliki kapasitas dan layak untuk menduduki jabatan strategis, termasuk posisi Sekda. Mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala bidang dinilai memiliki peluang yang sama.
“Banyak yang layak jadi Sekda, semua punya kapasitas. Nanti akan dipilih tiga besar, dan itu menjadi kewenangan Wali Kota,” ungkapnya.
Meski demikian, terkait proses seleksi dan penetapan pejabat definitif, politisi Partai Gerindra itu menegaskan, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota. Hingga saat ini, progresnya masih dalam tahap pertimbangan.
Di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika birokrasi, Pemkot Bontang berupaya menjaga stabilitas organisasi dengan memaksimalkan potensi internal. Langkah ini dinilai sebagai strategi realistis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada berbagai tantangan.
“Belum, belum. Itu Wali Kota yang tahu,” pungkasnya. (*Adv).
