Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah cepat untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah dengan merencanakan rekrutmen 127 guru baru. Kebijakan ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah, sekaligus upaya menjaga kualitas pendidikan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan rekrutmen tersebut telah disepakati bersama Wakil Wali Kota serta jajaran terkait. Namun berbeda dari skema sebelumnya, penggajian para guru akan melainkan melalui optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kita (Pemerintah Kota Bontang, red) akan rekrut 127 guru, tetapi menggunakan dana BOS. Jadi anggaran BOS akan kita tingkatkan untuk mendukung kebijakan ini,” ucap Neni.
Kepada wartawan, ia menjelaskan bahwa saat ini, besaran dana BOS untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp1,1 juta per siswa, sementara kontribusi dari pemerintah daerah sekitar Rp900 ribu.
Ke depan, Pemkot Bontang berencana menaikkan alokasi dari daerah menjadi Rp1 juta agar dapat menunjang kebutuhan tambahan, termasuk pembayaran gaji guru baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dengan memanfaatkan dana pendidikan, pemerintah tetap dapat menambah tenaga pengajar tanpa melanggar regulasi yang membatasi belanja pegawai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Kalau mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red), sudah tidak memungkinkan. Jadi kita (Pemerintah Kota Bontang, red) gunakan fungsi pendidikan melalui dana BOS ini,” sambung Wali Kota dua priode itu.
Selain mengatasi kekurangan guru, Neni berharap kebijakan ini mampu menekan angka pengangguran di Bontang. Pemkot pun berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga lokal dalam proses rekrutmen, dengan syarat utama merupakan warga Bontang atau telah lama berdomisili di daerah tersebut.
“Kita prioritaskan orang Bontang. Minimal sudah tinggal beberapa tahun di sini, supaya tidak terjadi eksodus tenaga kerja dari luar,” tegasnya.
Meski demikian, untuk formasi tertentu yang masih kekurangan pelamar, seperti guru olahraga, pemerintah membuka peluang bagi tenaga dari luar daerah. Namun prioritas tetap diberikan kepada pelamar lokal yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai.
Rencananya, proses rekrutmen akan dilakukan dalam waktu dekat dan diumumkan secara terbuka melalui instansi terkait. Pemerintah memastikan mekanisme seleksi berjalan transparan dan sesuai kebutuhan sekolah.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada penyesuaian anggaran di sektor lain. Pemkot Bontang mengakui akan melakukan pengurangan pada belanja infrastruktur serta program bantuan di tingkat RT yang sebelumnya dialokasikan hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Dengan langkah ini, Pemkot Bontang berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan keterbatasan anggaran. Rekrutmen guru melalui dana BOS menjadi strategi alternatif agar pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Kalau tidak ada anggaran, tidak bisa dipaksakan. Kita (Pemerintah Kota Bontang, red) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” pungkasnya. (*Adv).
