Bontang – Keterbatasan kendaraan operasional roda dua yang dialami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kecepatan respons petugas dalam menjalankan tugas penyelamatan dan menindaklanjuti laporan masyarakat di lapangan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Bontang bersama Disdamkartan saat membahas program kegiatan tahun 2026, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin, mengungkapkan pihaknya saat ini sangat membutuhkan tambahan kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitas personel di lapangan.
Menurutnya, keterbatasan kendaraan dinas membuat banyak petugas terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan karena menyangkut pelayanan darurat dan keselamatan warga.
“Kami sangat keterbatasan kendaraan roda dua hari ini. Kalau ada laporan masyarakat masuk, misalnya ada kejadian, tentu harus dicek langsung ke lokasi,” tutur Amiluddin.
Ia menjelaskan, sebagian besar personel Disdamkartan saat ini menggunakan sepeda motor pribadi karena belum tersedia kendaraan operasional yang ditempatkan di sejumlah pos pelayanan. Situasi itu membuat petugas harus mengeluarkan biaya pribadi demi menjalankan tugas negara.
“Rata-rata teman-teman kami tidak mempunyai kendaraan roda dua dinas di pos. Mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk datang ke lokasi,” akunya.
Lanjut, kata dia, kondisi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi institusinya. Di satu sisi petugas tetap dituntut bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat, namun di sisi lain fasilitas penunjang operasional masih sangat terbatas.
Ia juga mengungkapkan Disdamkartan hingga kini belum mampu memberikan subsidi bahan bakar kepada petugas yang menggunakan kendaraan pribadi karena keterbatasan anggaran. Padahal, sebagian besar armada operasional Disdamkartan menggunakan bahan bakar solar dengan biaya yang terus meningkat.
“Kami juga belum bisa memberikan subsidi BBM kepada mereka karena keterbatasan anggaran. Apalagi sekarang harga solar nonsubsidi sudah sangat tinggi,” jelasnya.
Kenaikan harga bahan bakar tersebut, berdampak langsung terhadap biaya operasional armada Damkar di lapangan. Ia khawatir kondisi itu dapat mengganggu kesiapan kendaraan operasional jika tidak segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Nah ini sangat membengkak sekali dan bisa menjadi perhatian dalam anggaran perubahan nanti. Kami khawatir kendaraan-kendaraan kami tidak bisa beroperasi hanya karena BBM (Bahan Bakar Minyak, red) tidak tersedia,” ungkapnya.
Ia bahkan menyinggung kejadian di daerah lain yang sempat menjadi sorotan publik karena armada pemadam kebakaran tidak dapat bergerak akibat keterbatasan bahan bakar. “Jangan sampai seperti kejadian di daerah lain, ada kebakaran tetapi tidak bisa didatangi karena faktor BBM (Bahan Bakar Minyak, red),” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan kendaraan roda dua untuk Disdamkartan. Menurutnya, Disdamkartan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dengan beban kerja tinggi dan menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan masyarakat.
“Kalau soal motor tadi saya dukung saja. Karena kita tahu sendiri bagaimana kinerja Damkar. Laporan masyarakat banyak sekali dan mereka kerjakan semua,” sebut Alfin saat dikonfirmasi awak media usai rapat.
Ia menilai tugas Disdamkartan saat ini tidak hanya terbatas pada pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai aktivitas penyelamatan lain di luar tugas pokok dan fungsi utama. Mulai dari evakuasi hewan liar, penanganan kondisi darurat, hingga bantuan penyelamatan masyarakat.
“Baik yang memang tupoksinya maupun di luar tupoksi juga mereka kerjakan,” terangnya.
Politikus muda Partai Golkar itu mengaku prihatin karena petugas Disdamkartan harus menggunakan kendaraan pribadi sekaligus menanggung sendiri biaya bahan bakar untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
“Apalagi sampai memakai motor pribadi dan bahan bakarnya juga dari kantong pribadi. Tidak ada anggaran dari pemerintah, kan cukup malu juga bagi kita,” tegasnya.
Menurut Alfin, para petugas Damkar justru seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah daerah mengingat besarnya tanggung jawab yang mereka emban di lapangan.
“Harusnya mereka disejahterakan, tapi malah kebalik. Jadi kalau kami mendukung karena itu memang untuk operasional mereka. Damkar ini menjadi garda terdepan dalam merespons keluhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
