Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mengakselerasi berbagai program pembangunan sepanjang 2025. Kebijakan selaras dengan arah pembungan Kota Bontang di masa depan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh di Kota Taman. Sejumlah program unggulan turut menjadi perhatian, salah satunya penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui program bank sampah.
“Hingga 2025, sebanyak 317 bank sampah telah terbentuk di seluruh wilayah Bontang,” ujarnya Neni tidak lama ini.
Di bidang sosial, Pemkot juga menjalankan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program ini mencakup edukasi pencegahan pernikahan usia anak melalui Laskar Ceria yang menjangkau delapan pasangan, serta layanan konseling bagi 20 orang.
Selain itu, salah satu gerakan pemerintah yaitu upaya penurunan prevalensi stunting di Kota Bontang gencar dilakukan melalui program Gercep Zero Stunting (GZS), dengan pendampingan terhadap 5.438 keluarga berisiko stunting.
Sementara di sektor ekonomi, Pemkot Bontang menyalurkan bantuan modal melalui Kredit Bontang Kreatif (KBK) dengan bunga nol persen. Hingga 2025, program ini telah menjangkau 117 pelaku usaha dengan total penyaluran mencapai Rp1,568 miliar.
Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong transformasi digital dengan pengembangan sistem perizinan berbasis chatbot WhatsApp bernama Tera (Teman Responsif Perizinan Anda), yang mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
Di sektor infrastruktur dan olahraga, pemerintah membangun lapangan minisoccer di Kelurahan Satimpo serta melakukan pemeliharaan sejumlah fasilitas olahraga, seperti Lapangan Tenis Bessai Berinta, Sport Center Lok Tuan, dan Stadion Bessai Berinta.
Tak hanya itu, Pemkot juga aktif menggelar berbagai event budaya, seperti Pesta Laut di Bontang Kuala, Festival Erau di Guntung, serta Bontang City Carnival (BCC) guna mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Meski tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar, Neni menegaskan seluruh program tersebut tetap berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Program ini tetap berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” akunya.
Program-program tersebut diimplementasikan dalam 171 kegiatan dengan total pagu anggaran mencapai Rp467,160 miliar. Dari jumlah itu, realisasi anggaran mencapai Rp417,790 miliar atau sekitar 88,98 persen, dengan tingkat kinerja rata-rata mendekati 100 persen.
“Urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar diimplementasikan melalui 71 program dan 171 kegiatan. Realisasi anggaran mencapai sekitar 88,96 persen, dengan rata-rata kinerja 98,09 persen,” pungkasnya. (*Adv).
