Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menjadi langkah awal sebelum dilakukan proses audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan dokumen LKPD yang diserahkan masih bersifat awal atau belum diaudit. Nantinya, BPK akan turun langsung ke Bontang untuk melakukan pemeriksaan rinci, termasuk mengaudit seluruh dinas terkait penggunaan anggaran.
Seiring dengan itu, ia telah menginstruksikan seluruh OPD, khususnya bendahara dan perencana, untuk segera menyiapkan data pendukung secara lengkap dan akurat. Hal ini penting agar proses audit berjalan lancar dan tidak menemukan kendala administratif.
“Semua harus siap. Data pendukung, laporan keuangan, hingga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi harus jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Lebih lanjut, Ia menekankan seluruh program yang dijalankan harus mengacu pada dokumen perencanaan resmi, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Pemerintah tidak ingin ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar perencanaan yang jelas.
“Jangan sampai ada proyek baru yang tidak tercantum dalam RPJMD atau RKPD. Itu yang sering disebut program siluman, dan ini harus kita hindari bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia menyampaikan optimismenya hasil audit nantinya tidak akan menemukan pelanggaran berarti. Hal ini didasari oleh komitmen yang telah dibangun bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kepala daerah telah menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan, sehingga setiap program yang direncanakan benar-benar dijalankan sesuai aturan.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkot Bontang berharap dapat kembali meraih hasil audit terbaik serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, sejauh ini seluruh dinas menunjukkan komitmen yang baik, termasuk penandatanganan fakta integritas. Kita berharap tidak ada temuan,” tutupnya. (*Adv).
