Bontang – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bonnie Sukardi, mengapresiasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang. Apresiasi tersebut diberikan terutama terhadap capaian penyerapan anggaran tahun 2025 yang mencapai 97 persen.
Sorotan positif itu disampaikan legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bonnie Sukardi, usai menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait pembahasan program kegiatan tahun 2026, Senin (11/5/2026).
Bonnie menilai realisasi anggaran Disdamkartan telah berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup optimal.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan, tingkat serapan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2025 hampir menyentuh angka 97 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi, terlebih di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Dinas Damkar. Di tahun 2025, serapan anggarannya hampir mencapai 97 persen dan itu kami nilai sangat baik,” kata Bonnie saat diwawancara awak media.
Ia menjelaskan, tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak banyak menyisakan anggaran yang mengendap di akhir tahun. Hal ini dinilai penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang sehat dan akuntabel.
Politisi PKB itu berharap capaian serapan anggaran yang baik tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai pengelolaan anggaran yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Harapan kami di tahun 2026 bisa lebih dari 97 persen, sehingga turut mendukung opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) pemerintah daerah,” harapnya.
Lebih jauh, politikus partai dengan lambang bumi dan peta Indonesia ini menegaskan tingginya realisasi anggaran tidak boleh hanya menjadi angka administratif semata. Menurutnya, penyerapan anggaran harus benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai, masyarakat membutuhkan pelayanan pemadam kebakaran yang cepat, tanggap, dan profesional, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera.
“Yang paling penting, anggaran yang terserap maksimal juga harus berdampak langsung pada pelayanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
