Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berkomitmen mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kebijakan masa depan Kota Taman tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang melalui tujuh program unggulan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyebutkan program utama dari Pemkot Bontang tentu diselaraskan dengan arah pembangunan berkelanjutan. Pelbagai program yang dicanangkan telah menujukkan capaian dan perubahan nyata di beberapa sektor.
“Hingga Februari 2026, berbagai capaian telah menunjukkan perubahan nyata di bidang sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga infrastruktur,” sebut Neni.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus DPD Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) Bontang periode 2026-2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (28/3/2026) malam.
Neni menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat di Kota Bontang menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya memperkuat layanan kesehatan melalui “Program Bontang Sehat”. Kata dia, kebijakan ini difokuskan pada pencegahan dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah yaitu penurunan prevalensi stunting yang menunjukkan angka signifikan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting mencapai 27,24 persen. Namun angka tersebut turun menjadi 17,44 persen di tahun 2025.
Bahkan, pemerintah menargetkan jumlah tersebut akan terus ditekan dengan target 12,5 persen pada tahun 2027. Untuk mengatasi hal itu, upaya tersebut didukung dengan penguatan dan peningkatan fasilitas kesehatan warga.
“Alhamdulillah prevalensi stunting berhasil kita (Pemerintah Kota Bontang, red) dari 27,4 persen pada tahun 2023 menjadi 17,44 persen di tahun 2025. Dan kita akan terus kejar target 12,5 persen pada tahun 2027,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui digitalisasi pada 124 Posyandu. Selain itu, penambahan insentif kader Posyandu juga ditingkatkan menjadi Rp1 juta.
“Upaya ini juga didukung olej digitalisasi 124 Posyandu serta peningkatan insentif kader kesehatan menjadi Rp 1 juta,” tutupnya. (*Adv)
