Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran. Berkat capaian positif di sektor ketenagakerjaan, Pemkot Bontang berhasil masuk dalam empat besar secara nasional penilaian kinerja kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Oleh karena itu, Pemkot Bontang berkesempatan menyampaikan persentase dalam rangka apresiasi penurunan pengangguran yang berhasil direalisasikan. Pertemuan ini berlangsung secara daring (online) melalui aplikasi Zoom di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Utara, Rabu (1/4/2026).
Di depan tim penilai, terdiri dari dua dari Kemendagri, yaitu Fahsul Falah dan Mochamad Moedjiman serta satu orang dari perwakilan media Tempo, Budi Setyano. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris diberi waktu selama 15 menit untuk menyampaikan perihal strategi pemerintah dalam menekan pengangguran.
Agus Haris memaparkan dengan gamblang dan lugas. Ia menjelaskan sederat permasalahan pengangguran (current issues) di Kota Bontang yang mencakup kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja, pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, dan arus imigrasi pencari kerja dari luar daerah.
Ia menilai, arus imigrasi sangat mempengaruhi bertambahnya penambahan jumlah pengangguran daerah. Hal itu disebabkan, Bontang sebagai magnet pencari kerja dari berbagai daerah semakin meningkat persaingan bagi tenaga kerja lokal.
“Sebagai kota industri menjadikan Kota Bontang sebagai magnet pencari kerja, tentu kami menghadai berbagai tantangan dengan jumlah pengangguran. Namun di sisi lain juga kami mendapatkan peluang dengan pembukaan lapangan kerja,” ujar Agus Haris.
Selain itu, Agus Haris, menjelaskan isu strategis pengangguran (strategic issu) di Kota Taman melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dalam upaya pemerintah yang ditempuh pemerintah dalam merealisasikan target, seperti penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekruitmen dan Penempatan Kerja serta Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Alih Daya.
Selain itu, Pemerintah mendorong kolaborasi denga perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang melalui peningkatan kompetensi dan keahlian yang disesuaikan kebutuhan kerja. Pembuatan MoU (Memorandum of Understanding) bersama perusahaan, balai latihan bagi pencari kerja yang tersertifikasi,
“Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi. Dengan cara kolaborasi pemerintah dan lembaga sertifikasi,” tukasnya.
Pemerintah mencatat, pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja di wilayah ini mencapai 99.089 orang meningkat dari tahun 2024 sebanyak 93.930 pencari kerja. Strategi tersebut dinilai efektif karena mampu menekan tingkat pencari kerja sekitar 0,7 persen tahun 2025.
“Jumlah pengangguran di Kota Bontang pada tahun 2025 menurun menjadi 6.303 orang,” sebutnya.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan mebuka 63 jurusan, 1.857 pencari kerja yang dilatih yang seluruh pelatihan bersertifikasi, termasuk pelaksanaan jobfair yang diikuti 33 perusahaan dengan 310 lowongan kerja, 69 pemagangan, 287 pelatihan kerja dan 100 sertifikasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan (FKLP) dengan industri daerah Kota Bontang, yang terdiri dari unsur pemerintahan, perusahaan, bursa kerja khsusu, dan lembaga pelatihan kerja. Untuk pencari kerja dengan kebutuhan khusus, pemerintah menghadirkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai wadah koordinasi berkelanjutan.
“Peserta pelatihan lebih diutaman warga miskin atau kurang mampu,” tandasnya.
Sementara bagi para pekerja rentan, ia mengatakan perlindungan terhadap mereka dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 95,98 persen.
Selanjutnya, tim penguji mengajukan sejumlah pertanyaan terkait target pemerintah dalam mengentaskan pengangguran di Kota Taman. Dengan lugas, Agus Haris menegaskan, komitmen pemerintah adalah zero pengangguran. Sementara realisasi dari program pelatihan pencampai 100 persen dengan alokasi anggaran sekitar Rp22 liliar.
“Yakin kami optimistis, pada prinsipnya adalah menjaga sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah dengan terus meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu salah satu poin apresiasi yang disampaikan tim penguji tadi,” tutupnya.
