Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mengupayakan penanganan banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara. Permasalahan ini bahkan dibawa langsung ke pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mencari solusi konkret atas persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan kondisi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dalam pertemuan itu, banjir rob menjadi salah satu isu utama yang dibahas karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan warga.
Menurut Neni, banjir rob tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi dan pendidikan. Genangan air laut yang terjadi secara berkala membuat akses jalan menjadi sulit dilalui, termasuk menuju kawasan wisata unggulan di Bontang Kuala.
“Ini bukan hanya soal genangan air, tetapi sudah menyangkut akses vital masyarakat, baik untuk ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Taman itu juga mengusulkan perbaikan jalan nasional sepanjang kurang lebih 900 meter yang berada di kawasan terdampak. Menurutnya, ruas jalan saat ini dinilai krusial karena menjadi penghubung utama aktivitas warga, namun kondisinya sering terendam akibat pasang air laut.
Neni menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan banjir rob di wilayah tersebut adalah kondisi geografis. Lokasi jalan berada di kawasan muara dengan struktur tanah yang relatif rendah, sehingga sangat rentan terhadap genangan air laut.
“Kondisi lapangan sudah kami sampaikan secara detail. Ini memang butuh penanganan khusus karena berada di kawasan pesisir dan tanahnya rendah,” paparnya,
Neni menegaskan, kendala utama dalam merealisasikan penanganan secara optimal adalah keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, ia berharap adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pusat.
Lebih lanjut, Neni menilai kontribusi Kota Bontang terhadap perekonomian nasional, khususnya dari sektor minyak dan gas (migas), seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah.
Pemkot Bontang berharap, melalui koordinasi ini, penanganan banjir rob di Bontang Kuala dapat segera masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Dengan adanya perbaikan infrastruktur yang memadai, diharapkan aktivitas masyarakat kembali normal dan potensi wisata pesisir dapat berkembang lebih optimal.
Ke depan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mengawal usulan tersebut agar segera terealisasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan banjir rob yang selama ini menjadi tantangan besar bagi warga Bontang Kuala.
“Bontang ini memberikan kontribusi besar bagi negara. Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Syahruddin serta Kepala Bidang Pembangunan Noni Agetha. Sementara dari pihak Kementerian PUPR, pertemuan dihadiri oleh Kasubdit Preservasi Wilayah 1C, Ibnu Kurniawan, beserta jajaran. (*Adv).
