Bontang – Komisi C DPRD Kota Bontang berencana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pelabuhan di Kota Taman guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor maritim dan transportasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencari sumber pendapatan baru di tengah tekanan fiskal dan penurunan anggaran daerah.
Rencana itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kota Bontang bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang terkait pembahasan program kegiatan tahun 2026. Dalam forum tersebut, anggota dewan menilai masih banyak potensi ekonomi di sektor kepelabuhanan yang belum tergarap maksimal oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, mengatakan DPRD bersama Dishub perlu turun langsung ke lapangan agar dapat melihat kondisi riil aktivitas di kawasan pelabuhan, termasuk peluang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD.
“Kalau bisa nanti kita atur waktunya bersama-sama untuk turun lapangan. Kita ajak Dishub, kita lihat langsung apa saja yang bisa menjadi sasaran dan potensi yang bisa kita gali,” ujarnya dalam rapat tersebut, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, selama ini pembahasan mengenai potensi pendapatan daerah dari sektor perhubungan masih terlalu terfokus pada retribusi parkir tepi jalan. Padahal, Bontang memiliki potensi besar dari aktivitas pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menilai, kunjungan lapangan penting dilakukan agar DPRD dan pemerintah daerah memiliki gambaran lebih jelas mengenai aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan pelabuhan.
“Kita perlu turun langsung karena memang masih banyak sekali yang belum kita gali. Jangan hanya fokus di retribusi parkir saja,” tegas legislator Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Sem Nalpa bahkan menyebut target PAD dari sektor perhubungan yang saat ini diproyeksikan sekitar Rp150 miliar per tahun masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi aktivitas pelabuhan di Kota Bontang.
“Kalau terkait Rp150 miliar per tahun ini menurut saya kecil sekali sebenarnya. Tetapi jangan dicari dari retribusi parkir saja,” katanya.
Menurut politikus partai besutan Prabowo itu, bahwa aktivitas di pelabuhan khusus maupun pelabuhan umum memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi daerah apabila dikelola dengan baik. Ia meyakini pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki ruang atau celah untuk ikut mengambil manfaat dari aktivitas kepelabuhanan, meskipun sebagian kewenangan berada di pemerintah provinsi maupun pusat.
“Ada pelabuhan khusus, pelabuhan umum, dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa masuk di situ. Kenapa tidak bisa? Kita juga punya kewenangan. Pasti ada celah,” sebutnya penuh optimistis.
Sem Nalpa menilai pemerintah daerah harus mulai memiliki pola pikir yang lebih progresif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Lanjut, kata dia, sektor maritim di Bontang memiliki potensi besar karena kota ini merupakan kawasan industri dan jalur aktivitas logistik yang cukup padat di Kalimantan Timur.
Karena itu, ia berharap kunjungan lapangan nantinya tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Kita ingin melihat langsung apa yang bisa digarap dan apa yang bisa dikembangkan untuk kepentingan daerah. Jangan sampai potensi besar ini justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi Bontang,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
