Bontang – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, menyoroti belum maksimalnya serapan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius di tengah ancaman penurunan kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Ubayya saat rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bontang bersama DPM-PTSP, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, ia mengingatkan pengelolaan anggaran ke depan tidak lagi bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, mengingat struktur keuangan daerah semakin berat dan ruang fiskal makin terbatas.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Kota Bontang sedang menghadapi tantangan besar terkait proyeksi pendapatan daerah. Bahkan, muncul berbagai perkiraan mengenai potensi penurunan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2027 mendatang.
“Ada yang memperkirakan kemampuan keuangan kita nanti berada di angka Rp1,7 triliun, bahkan ada yang menyebut hanya Rp1,5 triliun. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sebagian besar anggaran daerah sebenarnya sudah terserap untuk kebutuhan wajib atau mandatory spending yang tidak bisa dikurangi begitu saja. Salah satunya sektor pendidikan yang secara aturan harus mendapatkan alokasi minimal 20 persen dari APBD.
Di sisi lain, belanja pegawai juga disebut menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran daerah. Ubayya menyebut, rata-rata kebutuhan belanja pegawai Kota Bontang saat ini berada pada kisaran Rp600 hingga Rp700 miliar per tahun.
“Belanja pegawai itu tidak mungkin dikurangi secara tiba-tiba. Pendidikan juga wajib 20 persen. Belum lagi belanja fisik dan kebutuhan rutin lainnya. Jadi ruang fiskal kita sebenarnya semakin sempit,” terangnya.
Karena itu, ia menilai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPM-PTSP, harus mulai lebih cermat dalam menyusun program dan menggunakan anggaran. Setiap kegiatan yang direncanakan harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan mendukung kondisi ekonomi daerah.
Menurut Ubayya, efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Maka kegiatan rutin di kantor itu harus betul-betul dihitung. Jangan sampai ada program yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak memberi dampak signifikan,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih jauh, ia mengingatkan kondisi keuangan daerah sangat berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi masyarakat. Jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara hati-hati, dampaknya bukan hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Ubayya berharap seluruh OPD mulai membangun pola kerja yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah yang dinamis. Menurutnya, tantangan ekonomi ke depan harus dijawab dengan perencanaan matang dan keberanian melakukan pembenahan sejak dini.
“Kalau kondisi keuangan daerah bermasalah, masyarakat juga akan terkena dampaknya. Ini bisa memengaruhi banyak sektor dan tentu sangat membahayakan,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang).
