Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan terpadu dengan fasilitas modern dan berstandar tinggi. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 8 hektare dengan konsep kawasan terpadu. Berbagai fasilitas akan tersedia, mulai dari asrama, sarana olahraga, hingga ruang belajar yang terintegrasi dalam satu area.
Salah satu fasilitas unggulan yang disiapkan adalah lapangan sepak bola berstandar internasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan tidak hanya mendukung aktivitas pendidikan, tetapi juga pengembangan bakat dan minat siswa di bidang olahraga.
“Di dalam kawasan ini ada lapangan bola dengan standar internasional. Selain itu, juga tersedia asrama sehingga seluruh aktivitas siswa terpusat di satu lokasi,” ungkap Agus Haris belum lama ini.
Saat ini, pemerintah daerah tengah melakukan pembenahan lahan sebagai tahap awal pembangunan. Meski tidak sepenuhnya ditopang oleh anggaran pusat, pemerintah daerah tetap bergerak cepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
“Kami gotong royong menyiapkan lahan. Alat berat yang tersedia dimaksimalkan, bahkan jika kurang kami berkoordinasi dengan perusahaan untuk meminjam,” jelasnya.
Di sisi lain, proses administrasi juga terus dikebut. Pemkot tengah merampungkan dokumen hibah lahan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu syarat utama realisasi pembangunan. Ia menyebutkan, dari total rencana kawasan seluas 40 hektare, lahan seluas 8 hektare telah dipisahkan dan kini telah memiliki sertifikat resmi.
“Alhamdulillah sertifikat sudah terbit. Saat ini kami fokus menyelesaikan dokumen hibah ke Kementerian Sosial. Targetnya bulan ini sudah bisa diserahkan,” akunya.
Selain kesiapan lahan, dukungan lain juga terus dipastikan, termasuk ketersediaan calon siswa. Berdasarkan data yang telah dipetakan, jumlah peserta didik diproyeksikan mencapai minimal 500 orang.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan tenaga pendidik cadangan untuk mendukung operasional awal, meskipun tenaga utama nantinya akan disediakan oleh pemerintah pusat. Tak kalah penting, menurutnya, aspek lingkungan turut menjadi perhatian.
Pemerintah saat ini tengah menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta sistem pengelolaan limbah dan lalu lintas guna memastikan kawasan tetap ramah lingkungan. Dengan berbagai persiapan yang terus dipercepat, ia optimistis Sekolah Rakyat dapat segera terwujud sebagai pusat pendidikan modern yang tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berdaya saing tinggi.
“Karena ini kawasan terpadu, semua aspek harus dipersiapkan matang, termasuk pengelolaan limbah dan dampak lingkungan,” pungkasnya. (*Adv).
