Bontang—Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membeli sapi kurban menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Idul Adha 1447 Hijriah.
Kepada awak media, Neni menyarankan agar para pejabat di setiap OPD membentuk kelompok iuran untuk membeli hewan kurban. Dalam satu kelompok, misalnya terdiri dari tujuh orang yang patungan untuk membeli satu ekor sapi.
Nantinya, sapi-sapi tersebut akan dikumpulkan dan didistribusikan ke masjid untuk disembelih. Kebijakan ini diambil karena kondisi keuangan daerah yang saat ini terbatas.
“Tidak pakai APBD seperti tahun lalu. Sekarang kami akan minta iuran pejabat. Jadi kan ibadah juga itu. Membantu warga meski tanpa uang daerah,” ujar Neni.
Ia meyakini jumlah sapi kurban dari iuran pegawai akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, aparatur hanya mampu menyembelih 21 ekor sapi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat.
“Saya yakin dengan sistem iuran ini justru bisa lebih banyak dari sebelumnya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Neni menegaskan bahwa ibadah kurban tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah.
“Kalau pakai APBD tidak mampu. Jangan berharap dari situ lah. Kan ini ibadah. Jadi nanti pahalanya masuk ke mereka yang iuran,” pungkasnya.
