Bontang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menegaskan peran guru memiliki posisi sangat strategis dalam menentukan arah peradaban dan masa depan generasi muda di Kota Bontang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang beradab dan berintelektual.
Hal tersebut disampaikan Winardi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam forum yang berlangsung penuh keakraban itu, Winardi menyampaikan apresiasi terhadap peran para guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter, moral, dan kualitas intelektual generasi muda di Kota Taman. Ia menilai guru bukan sekadar tenaga pendidik, tetapi juga pembentuk peradaban bangsa.
“Guru berperan dalam memberikan persoalan etik dan intelektual. Maka hanya ruang pendidikan di tangan guru-guru kita inilah, termasuk PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia,-red) di dalamnya, yang menentukan peradaban kita,” kata Winardi.
Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak cukup hanya diukur dari megahnya bangunan atau pesatnya pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan manusia yang memiliki adab, moral, dan kecerdasan justru menjadi fondasi utama kemajuan sebuah kota.
“Bagaimana caranya beradab yang benar? Karena menurut saya kalau tidak ada guru, percuma kita punya nilai-nilai tinggi kalau kita enggak punya adab,” jelanya.
Ia menegaskan guru memiliki peran penting dalam membentuk dua aspek mendasar kehidupan manusia, yakni intelektualitas dan akhlak. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan.
“Nah, di guru ini lengkap. Adabnya kita dihajar, intelektualnya kita dihajar. Karena itu tempaan intelektual dan tempaan peradaban,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Dalam kesempatan itu, Winardi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran PGRI Kota Bontang yang telah hadir berdiskusi bersama DPRD untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan dunia pendidikan di Kota Bontang. Komunikasi dan diskusi antara organisasi profesi guru dengan DPRD sangat penting agar arah kebijakan pendidikan daerah tetap berpihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami menganggap pembangunan Kota Bontang itu bukan melulu soal infrastruktur. Pembangunan Bontang itu tentang pentingnya sumber daya manusia yang punya adab dan intelektual yang baik,” ungkapnya.
Lebih jauh, legislator Bontang Utara itu menuturkan, keberadaan guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang. Oleh karena itu, DPRD Kota Bontang disebut siap membuka ruang diskusi dan mengakomodasi berbagai aspirasi dari kalangan guru selama tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
“Lagi-lagi guru yang mempunyai posisi strategis. Tanpa guru kita enggak bisa jadi apa-apa. Jadi apapun yang diminta oleh PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia, red), diskusi apapun harus kita akomodir selama tidak melanggar regulasi dan selama keuangan daerah memenuhi,” tandasnya.
Winardi juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan merupakan amanat prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai aturan mandatory spending, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
“Dalam amanah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita jelas mandatory spending pendidikan itu 20 persen. Tidak bisa dibantah itu. Maka kalau ada yang lebih penting daripada pendidikan, kita enggak usah bicara dulu program lain,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
