Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota, Selasa (7/4/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Agenda ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mendatang.
Musyawarah tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan dihadiri Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Berau dan Kutai Timur, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Termasuk serta Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, yang mengikuti secara daring (online).
Selain itu, turut jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan pemuda hingga pemerhati pembangunan.
Neni mengungkapkan sejak akhir 2025, kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan yang cukup berat. Namun demikian, kinerja pembangunan Bontang masih menunjukkan tren positif di sejumlah indikator utama.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada 2025 mencapai 3,21 persen, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -2,51 persen di tahun 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 3,21 persen pada 2025, dari 3,74 persen pada 2024. Pemerintah pun, kata dia, menargetkan penurunan lebih lanjut pada 2027 hingga berada di kisaran 3,15–2,88 persen.
Selain itu, perbaikan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 6,36 persen dibandingkan 7,06 persen pada tahun sebelumnya. Pada 2027, angka tersebut ditargetkan kembali menurun hingga berada di kisaran 6,05–5,25 persen.
Meski capaian positif berhasil diraih, tekanan fiskal akibat dinamika kebijakan pemerintah pusat memaksa adanya penyesuaian program dalam APBD 2026 hingga 2027. Neni menjelaskan, penyusunan program pembangunan 2027 difokuskan untuk menjawab berbagai tantangan daerah.
“Menyikapi kondisi ini, kami akan terus berupaya mengakses program-program pembangunan dari kementerian agar dapat mendukung pembiayaan daerah,” tambahnya.
Ia menilai, usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota akan menjadi prioritas utama. Dan juga pemerintah memastikan alokasi anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kelayakan program serta kemampuan keuangan daerah.
Politisi lambang pohon beringin ini meminta seluruh perangkat daerah dapat mengakomodasi usulan tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) 2027, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Tak hanya itu, hasil Musrenbang juga akan diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat agar mendapat dukungan pendanaan melalui APBD provinsi maupun APBN sesuai kewenangan.
Melalui forum ini, ia berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat lebih terarah, adaptif terhadap kondisi fiskal, serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat disusun secara lebih terarah, responsif terhadap tantangan fiskal, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya. (*Adv).
