Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan sejumlah capaian positif kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang di tengah tekanan fiskal dan penurunan anggaran. Meski menghadapi tantangan tersebut, pembangunan di Kota Bontang dinilai tetap menunjukkan tren yang baik di berbagai sektor utama.
Neni mengungkapkan, sejak akhir 2025 kondisi fiskal daerah berada dalam tekanan yang cukup signifikan. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada 2025 mencapai 3,21 persen, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -2,51 persen pada 2024,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar pada Selasa (7/4/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 3,21 persen pada 2025, dari sebelumnya 3,74 persen pada 2024. Pemerintah pun menargetkan angka tersebut kembali ditekan pada 2027 hingga berada di kisaran 3,15–2,88 persen.
Penurunan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di angka 6,36 persen, dibandingkan 7,06 persen pada tahun sebelumnya. Pada 2027, angka tersebut ditargetkan turun lebih lanjut ke kisaran 6,05–5,25 persen.
Meski berbagai capaian positif berhasil diraih, Neni mengakui tekanan fiskal akibat dinamika kebijakan pemerintah pusat berdampak pada perlunya penyesuaian program dalam APBD 2026 hingga 2027.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan program pembangunan 2027 difokuskan untuk menjawab berbagai tantangan daerah. Usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan.
Pemerintah juga memastikan alokasi anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta mengakomodasi usulan tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) 2027 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selain itu, hasil Musrenbang, kata dia, akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat agar mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBD provinsi maupun APBN sesuai kewenangan masing-masing. Melalui forum ini, Neni berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat disusun secara lebih terarah, adaptif terhadap kondisi fiskal, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Menyikapi kondisi ini, kami akan terus berupaya mengakses program-program pembangunan dari kementerian guna mendukung pembiayaan daerah,” pungkasnya.
Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang dan dihadiri Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Berau dan Kutai Timur, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut hadir Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, yang mengikuti secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan pemuda, hingga pemerhati pembangunan. (*Adv).
