Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi melalui pengembangan jaringan jalan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Taman.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Bontang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, pembangunan jalan nasional merupakan kewenangan pusat yang pembiayaannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bontang berencana melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Agenda tersebut bertujuan untuk memperjuangkan pembangunan sejumlah ruas jalan yang berstatus nasional agar dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
“Kita (Pemerintah Kota Bontang, red) akan ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red) berjuang untuk ruas-ruas jalan nasional agar bisa segera dibangun oleh pemerintah pusat karena menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red). Dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) juga kita punya dan tidak itu boleh” tegas Neni, Senin (30/3/2026) pagi.
Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi intensif terus dilakukan agar kebutuhan infrastruktur di daerah dapat menjadi prioritas pembangunan nasional. Salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian adalah kawasan Bontang Kuala.
Wilayah tersebut diketahui masuk dalam kategori jalan nasional, namun hingga kini masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.
“Bontang Kuala itu termasuk jalan nasional. Kami berharap pemerintah pusat dapat segera membangun dan meningkatkan kualitas jalannya,” ujar
Menurutnya, Bontang sebagai daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ketersediaan jalan yang memadai tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pembangunan jalan yang baik diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir dan permukiman warga, termasuk mendukung pengembangan potensi wisata lokal seperti Bontang Kuala. Meski demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa realisasi pembangunan jalan nasional sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan penganggaran dari pemerintah pusat.
“Bontang yang sudah memberikan devisa luar biasa buat Indonesia. Masa sih jalan nasionalnya enggak bisa dibangun,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, upaya lobi dan koordinasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, pembangunan infrastruktur jalan dapat segera terealisasi.
Dengan begitu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bontang dapat tercapai, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kita mintalah kepada pemerintah pusat. Semoga dapat realisasi,” pungkasnya. (*Adv).
