Bontang – Nasib guru dan sekolah swasta menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Bontang itu berjalan hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, namun menyimpan kegelisahan besar terkait masa depan sekolah swasta di Kota Taman.
Dalam forum tersebut, Bendahara Umum (Bendum) PGRI Kota Bontang, Kamiati, menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi menurunnya jumlah siswa di sekolah swasta apabila penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri tidak dibatasi secara proporsional.
Menurutnya, komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang untuk membatasi jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi harapan besar bagi keberlangsungan sekolah swasta.
“Komitmen dari Kepala Dinas Pendidikan waktu pertemuan kami sekolah-sekolah negeri akan dibatasi jumlah penerimaan siswa barunya. Jadi tidak akan ada kelas tambahan atau semacamnya,” ungkap Kamiati di hadapan anggota DPRD.
Ia meminta DPRD turut mengawal komitmen tersebut agar keberadaan sekolah swasta tetap dapat bertahan di tengah persaingan dengan sekolah negeri yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung pemerintah.
Kamiati mengaku memahami langsung kondisi sekolah swasta karena dirinya berada di dua posisi sekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendidik yang diperbantukan di sekolah swasta.
“Kalau sekolah negeri ini tidak dibatasi, sekolah-sekolah swasta ini kemungkinan bisa mati perlahan. Hidup juga enggak, mati juga enggak,” harapnya.
Kamiati menyebutkan banyak sekolah swasta saat ini hanya membutuhkan sedikit jumlah siswa agar tetap bisa bertahan menjalankan operasional pendidikan. Ia menegaskan sekolah swasta bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi ratusan guru swasta di Kota Bontang.
“Sekolah swasta itu sebenarnya tidak banyak meminta supaya bisa hidup. Minimal satu rombel atau dua rombel saja. Satu rombel itu 32 siswa. Dari situ ada guru-guru yang berharap dapurnya tetap mengepul,” jelasnya.
Untuk itu, kata dia, keberadaan sekolah swasta perlu dijaga bersama agar para guru tetap memiliki tempat mengabdi dan bekerja. Kamiati juga menyebut perjuangan menjaga sekolah swasta sejatinya merupakan perjuangan menjaga keberlangsungan profesi guru, khususnya guru nonnegeri yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Sekolah swasta itu adalah piring nasi bagi guru-guru swasta. Kalau sekolahnya mati, di mana lagi guru-guru ini akan berpijak,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengakui persoalan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta memang menjadi perhatian DPRD sejak lama. Ia mengatakan pembangunan sekolah negeri secara berlebihan justru berpotensi memunculkan persoalan baru bagi sekolah swasta.
“Kalau anggaran pendidikan 20 persen itu terlalu banyak dipakai membangun sekolah negeri, yang jadi polemik ke belakang pasti sekolah-sekolah swasta,” jelasnya Rustam.
Rustam menilai keberadaan sekolah swasta tetap harus dipertahankan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Kota Bontang. Ia khawatir jika jumlah sekolah negeri terus bertambah tanpa pengaturan yang jelas, maka sekolah swasta akan semakin kehilangan peserta didik.
“Jangan sampai karena semangat membangun sekolah negeri, akhirnya sekolah swasta yang siswanya sudah sedikit malah makin terpuruk,” kata legislator Partai Golkar itu.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan sekolah negeri gratis yang selama ini digaungkan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta untuk tetap menarik minat masyarakat.
“Sekolah negeri gratis ini juga menjadi tantangan bagi guru-guru dan sekolah swasta. Makanya memang harus ada pengaturan yang baik,” paparnya.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menambah rombongan belajar di sekolah negeri, melainkan lebih fokus pada pemerataan distribusi siswa agar sekolah swasta tetap mendapatkan peserta didik. “Kalau saya boleh usul, jangan lagi menambah rombel di sekolah negeri. Biar yang tidak tertampung bisa masuk ke sekolah swasta,” tukasnya.
Menurut Rustam, jumlah penduduk Kota Bontang yang terus bertambah harus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
“Yang penting bagaimana sekolah negeri tetap berjalan, tapi sekolah swasta juga bisa hidup dan berbenah,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
