Bontang – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, angkat bicara terkait berbagai persoalan pendidikan dan kesejahteraan guru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ubayya menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki komitmen kuat terhadap dunia pendidikan. Meski demikian, kondisi keuangan daerah diperkirakan akan menghadapi tantangan berat dalam beberapa tahun ke depan.
Ubayya menilai persoalan pendidikan di Kota Bontang harus dilihat secara menyeluruh, terutama terkait kebutuhan ruang belajar, potensi jumlah siswa, hingga distribusi sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, data menjadi hal paling penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan di sektor pendidikan.
“Yang paling utama itu sebenarnya data. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia, red) mungkin sudah punya data berapa potensi siswa dan berapa kebutuhan ruang belajar. Dari situ baru kita bisa mengkalkulasi persoalan sekolah swasta maupun negeri,” jelas Ubayya.
Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris, perhatian terhadap dunia pendidikan dan guru tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia bahkan mengingat kembali kebijakan pada masa kepemimpinan Neni Moerniaeni sebelumnya.
Saat itu, ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tetap memberikan subsidi kepada guru SMA dan SMK meskipun kewenangan pendidikan tingkat SLTA telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saya masih ingat waktu kepemimpinan Bunda Neni dulu, salah satu di Kaltim (Kalimantan Timur, red) yang mensubsidi provinsi itu Bontang. Karena kita ingin tetap memberikan insentif kepada guru swasta tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, red),” terangnya.
Legislator Partai Golkar itu menegaskan, langkah tersebut menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan guru selama ini tetap terjaga. Meski demikian, Ubayya mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan serius terkait kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi kalau soal kepedulian dan perhatian, jangan diragukan di bawah pemerintah saat ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengaku tidak ingin memberikan harapan berlebihan yang pada akhirnya sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Ubayya memaparkan proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang pada tahun 2027 yang diperkirakan hanya berada di angka Rp1,5 triliun.
“Saya pribadi tidak mau memberikan angin surga yang tidak bisa kita lakukan. Karena kondisi keuangan kita memang harus dipahami bersama,” akunya.
Lenjut, kata dia, sebagian besar anggaran daerah sudah terserap untuk belanja pegawai dan mandatory spending pendidikan. Jika ditambah, sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, maka sebagian besar anggaran daerah praktis sudah habis hanya untuk kebutuhan rutin pemerintahan.
“Pendapatan kita diperkirakan hanya Rp1,5 triliun. Sementara belanja pegawai sekarang hampir Rp900 miliar. Belanja pegawai dan mandatory spending pendidikan itu sudah sekitar Rp1,1 triliun. Belum lagi biaya rutin kantor dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan, termasuk terkait penambahan ruang belajar (rombel), pembangunan infrastruktur pendidikan, hingga program kesejahteraan lainnya.
“Kalau bicara jangan ada rombel tambahan, itu hampir enggak mungkin dengan kondisi keuangan seperti ini,” tukasnya.
Sebagai mantan guru, Ubayya mengaku memahami keresahan para tenaga pendidik terkait kesejahteraan dan masa depan pendidikan di Kota Bontang. Namun ia berharap para guru juga dapat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat.
“Saya juga mantan guru, jadi saya paham. Tapi kita harus melihat kondisi secara realistis,” paparnya.
Ia bahkan menyinggung kondisi di sejumlah daerah lain yang mulai melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 65 persen akibat tekanan fiskal daerah. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu berharap seluruh pihak, termasuk kalangan guru, dapat bersama-sama menjaga stabilitas dan mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pembangunan pendidikan di Kota Bontang.
“Tentu guru itu dalam kondisi apa pun tetap punya peluang dan harapan. Karena pendidikan tetap menjadi prioritas kita bersama,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
