Bontang – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera merumuskan langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar yang diprediksi semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya yang diusulkan adalah menyusun proposal resmi untuk diajukan bersama ke pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).
Menurut Ubayya, tantangan pemenuhan tenaga pendidik tidak bisa dianggap sederhana. Dalam kurun waktu 2026 hingga 2027, gelombang pensiun dipastikan akan terjadi, tidak hanya pada guru, tetapi juga pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah.
“Ke depan ini banyak yang akan pensiun, termasuk kepala dinas. Apalagi guru, jumlahnya tentu lebih besar. Ini harus kita siapkan dari sekarang,” jelas Ubayya.
Ia menilai, kondisi tersebut akan semakin rumit dengan adanya keterbatasan fiskal daerah, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Ketentuan itu dinilai menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menambah aparatur sipil negara (ASN), termasuk tenaga pengajar.
“Kalau kita ingin menambah ASN (Aparatur Sipil Negara, red), pasti akan berpengaruh pada persentase belanja pegawai. Sementara batasnya sudah diatur. Ini yang harus benar-benar dihitung dengan cermat,” terang legislator Partai Golkar itu.
Ubayya menegaskan, kebutuhan guru tidak bisa ditunda atau diabaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Ia menyebut jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada saat ini sudah jelas, sehingga kebutuhan tenaga pengajar juga sudah dapat dihitung secara pasti.
“Rombel (Room Belajar, red), sudah ada, jumlah kelas jelas. Artinya kebutuhan guru juga pasti. Tidak mungkin siswa belajar tanpa guru,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mencari solusi konkret. Dalam waktu dekat, Pansus berencana menggelar rapat lanjutan dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta Komisi I DPRD guna merumuskan langkah strategis.
Lebih jauh, politisi senior Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. Ia menilai, upaya penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dilakukan di tingkat daerah, melainkan perlu diperjuangkan melalui jalur koordinasi yang lebih luas.
“Kalau hanya eksekutif yang bergerak, kadang tidak cukup kuat. Kita harus bersama-sama, baik legislatif maupun eksekutif,” tukasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Bontang berencana melakukan kunjungan dan audiensi ke sejumlah instansi terkait di tingkat pusat, seperti Kementerian Pendidikan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltim, khususnya komisi yang membidangi pendidikan.
Menurutnya, pendekatan langsung atau “safari” ke pusat menjadi penting agar kondisi riil yang dihadapi daerah dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembuat kebijakan nasional. DPRD berharap, melalui langkah kolaboratif tersebut, persoalan kekurangan guru di Bontang dapat diantisipasi sejak dini.
“Kita harus datang langsung, menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, diharapkan ada solusi yang bisa diberikan secara bersama-sama,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
