Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memberikan penjelasan rinci terkait polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur senilai Rp25 miliar yang ramai disorot publik, bahkan hingga tingkat nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa angka tersebut bukan dialokasikan untuk satu bangunan semata, melainkan merupakan akumulasi dari puluhan paket kegiatan.
“Yang berkembang di luar seolah-olah Rp25 miliar itu untuk satu rumah jabatan. Padahal itu terdiri dari 57 paket belanja, yang kemudian menjadi 55 paket setelah ada penyesuaian,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, hanya sekitar Rp3,49 miliar yang secara khusus digunakan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sementara sisanya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain di lingkungan kompleks rujab.
“Jadi bukan hanya satu bangunan. Itu mencakup beberapa gedung layanan, fasilitas pendukung, dan kebutuhan operasional lainnya,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, anggaran tersebut mencakup beragam pekerjaan, seperti perbaikan ruang kerja gubernur dan wakil gubernur, pengadaan perabot, alat dapur, videotron, pagar, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Astri juga menyoroti adanya kesalahpahaman publik yang bersumber dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang sifatnya masih berupa perencanaan, bukan realisasi anggaran.
“Yang diambil itu data Rencana Umum Pengadaan (RUP) sifatnya rencana. Nilainya belum tentu terealisasi sebesar itu karena masih ada proses negosiasi dan efisiensi,” katanya.
Menurutnya, perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak 2024 untuk pelaksanaan tahun anggaran 2025, jauh sebelum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai gubernur.
“Ini bukan untuk orang per orang, tapi untuk mempersiapkan fasilitas layanan bagi pimpinan daerah siapa pun yang terpilih,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keputusan rehabilitasi didasarkan pada kondisi fasilitas yang sudah tidak layak. Sejumlah kerusakan ditemukan, mulai dari instalasi listrik bermasalah, aliran air yang tidak berfungsi optimal, hingga atap yang mengalami kebocoran parah.
Bahkan, kondisi tersebut diperburuk oleh cuaca ekstrem pada 2025 yang menyebabkan beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan serius, termasuk banjir di area tertentu.
“Sekarang aktivitas di rujab sangat tinggi, hampir setiap hari ada kegiatan. Berbeda dengan sebelumnya yang jarang digunakan, sehingga banyak fasilitas tidak terawat,” jelasnya.
Ia memastikan, seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan serta kesiapan fasilitas penunjang, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Jadi perlu diluruskan agar tidak terjadi framing yang keliru di masyarakat,” pungkasnya.
