Bontang – Komisi B DPRD Kota Bontang bergerak cepat merespons tekanan fiskal yang tengah dihadapi daerah. Melalui rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), sejumlah strategi dirumuskan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan fokus pada sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusi videotron.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya DPM-PTSP, harus mengambil peran lebih aktif sebagai motor penggerak peningkatan PAD. Ia menilai, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut kerja ekstra dan sinergi lintas sektor agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal.
“Sekarang ini ada 14 OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) yang harus bergerak bersama. Saya berharap ada keseriusan dari kita semua. Bagaimana OPD, termasuk DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, red), benar-benar memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah,” tegas Rustam dalam rapat tersebut, Senin (4/5/2026).
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, terutama dalam pemanfaatan potensi pemasangan videotron serta optimalisasi retribusi PBG. Menurutnya, sinergi yang kuat akan membuka peluang baru dalam menambah pundi-pundi pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan.
Lebih lanjut, Rustam memaparkan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2025 anggaran daerah mencapai Rp3,2 triliun, maka pada 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp1,9 triliun, termasuk Rp200 miliar dari bantuan keuangan. Artinya, anggaran riil yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar Rp1,5 triliun.
“Di sisi lain, biaya operasional kita mencapai sekitar 30 persen atau sekitar Rp700 miliar. Ini menjadi tantangan besar. Maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah,” terang Politisi Fraksi Golkar itu.
Saat ini, PAD Kota Bontang diperkirakan berada di angka Rp370 miliar. Namun, DPRD menargetkan lonjakan signifikan hingga mencapai Rp500 miliar bahkan Rp700 miliar. Target ambisius ini dinilai realistis jika seluruh OPD mampu bekerja optimal dan inovatif.
Selain itu, Rustam juga menyinggung upaya peningkatan infrastruktur sebagai faktor pendukung pertumbuhan PAD. Salah satunya adalah rencana pembangunan kawasan Bontang Kuala yang telah disepakati melalui nota kesepahaman (MoU) dengan nilai sekitar Rp500 miliar. Namun, realisasi proyek tersebut masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan APBD serta status kewenangan jalan yang berada di tingkat provinsi.
“Kami sudah buat kesepakatan MOU (Memorandum of Understanding, red) dengan pemerintah menggelontorkan kurang lebih Rp500 miliar untuk membangun kawasan Bontang Kuala. Ditunda karena terkendala APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red),” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPM-PTSP Kota Bontang, Ida Idrus, menyampaikan pihaknya telah menunjukkan kinerja positif dalam capaian PAD, khususnya dari sektor PBG. Sementara itu, untuk retribusi dari aset videotron, hingga April 2026 baru tercatat pemasukan sebesar Rp500.000.
“Target kami tahun ini sebesar Rp365.750.000, dan hingga bulan April sudah terealisasi Rp386.723.563. Artinya, kami sudah melampaui target dengan kelebihan sekitar Rp21 juta,” ungkap Ida.
Meski masih relatif kecil, pihaknya optimistis potensi sektor ini dapat terus dikembangkan ke depan. Ida mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi pendapatan, namun pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.
“Kami berterima kasih atas arahan DPRD. Ke depan, kami akan berupaya lebih maksimal, termasuk mencari terobosan baru dalam meningkatkan PAD sesuai tugas dan fungsi kami,” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
