Bontang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang, Faisal, menyoroti masih besarnya sisa anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang. Sorotan itu terutama terkait anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, hingga listrik yang dinilai belum terserap maksimal.
Hal tersebut disampaikan Faisal saat rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama DPM-PTSP, Senin (4/5/2026). Dalam forum itu, ia mempertanyakan alasan masih tingginya sisa anggaran, padahal kebutuhan operasional dinilai seharusnya sudah bisa dipetakan berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya.
Menurutnya, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menyisakan anggaran cukup besar, termasuk pada pos kebutuhan rutin seperti listrik dan komunikasi. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran tahun berikutnya lebih tepat sasaran.
“Hampir semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) itu banyak sisanya. Di penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik juga masih besar. Bahkan ada yang sampai Rp700 juta lebih,” sebut Faisal.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengaku heran dengan besarnya sisa anggaran listrik yang tidak terserap maksimal. Ia bahkan sempat mempertanyakan apakah ada penghematan ekstrem yang dilakukan instansi tersebut sehingga anggaran tidak terpakai.
“Kenapa bisa sampai Rp700 juta lebih? Apakah listriknya dimatikan atau bagaimana? Karena kebutuhan kan sebenarnya sudah bisa diperkirakan dari tahun sebelumnya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Bontang Utara tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPM-PTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menjelaskan besarnya sisa anggaran itu dipengaruhi beberapa faktor teknis, khususnya keterlambatan operasional fasilitas yang berkaitan dengan jaringan listrik dan videotron.
Aspiannur menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menganggarkan kebutuhan listrik untuk sejumlah fasilitas baru, termasuk videotron di beberapa titik. Namun, proses pemasangan dan aktivasi jaringan listrik mengalami keterlambatan akibat pengiriman trafo dari luar daerah yang memakan waktu cukup lama.
“Kami menganggarkan kebutuhan listrik itu karena perkiraan kami fasilitasnya sudah bisa segera berfungsi. Tapi ternyata pengiriman trafo dari PLN (Perusahaan Listrik Negara, red) cukup lama, sehingga operasionalnya baru berjalan di awal tahun,” jelasnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat anggaran yang sudah disiapkan tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran dan akhirnya menjadi SiLPA. Hal serupa juga terjadi pada biaya listrik videotron yang berada di empat lokasi berbeda.
“Untuk listrik videotron itu sebelumnya belum terpakai karena baru aktif di awal tahun. Jadi anggarannya mengendap,” tambahnya.
Selain itu, Aspiannur juga menjelaskan adanya efisiensi pada sejumlah kegiatan lain, termasuk belanja media sosial dan publikasi. Ia menyebut awalnya DPM-PTSP menganggarkan sekitar Rp1,5 juta per publikasi untuk kebutuhan media, namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, nilai penggunaan akhirnya disepakati lebih rendah.
Tak hanya itu, efisiensi juga terjadi pada pengadaan videotron. Dari pagu awal sekitar Rp1,2 miliar, harga riil pengadaan ternyata lebih rendah dari perkiraan sehingga turut menyumbang sisa anggaran.
“Ternyata setelah dibahas bersama, kebutuhan riilnya sekitar Rp800 ribu. Makanya ada sisa anggaran yang akhirnya menjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, red),” tutupnya. (Adv/DPRD Bontang)
