Bontang – Pendapatan Asli Daerah atau PAD di Kota Bontang yang belum maksimal masih menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk lebih inovatif dalam menarik investor.
Langkah tersebut dinilai penting di tengah ancaman penurunan kemampuan fiskal daerah akibat pemangkasan anggaran dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Hal itu disampaikan Ubayya usai memimpin rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang beberapa waktu.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama tanpa adanya terobosan baru. Ia menilai potensi PAD di Kota Bontang sebenarnya cukup besar, namun belum tergarap secara maksimal.
“Kami di Pansus sudah sepakat dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan pencarian pendapatan daerah. Harus ada terobosan promosi dan inovasi,” ungkap Ubayya.
Salah satu contoh yang disorot ialah kontribusi parkir dari pusat perbelanjaan yang dinilai masih terlalu kecil dibanding potensi pendapatan sebenarnya. DPM-PTSP memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan ramah bagi investor.
“Ada satu mal di Bontang, dari pembagian parkir pemerintah hanya dapat sekitar Rp200 juta setahun. Kalau itu 10 persen, berarti total pendapatannya bisa lebih dari Rp2 miliar. Ini perlu ditinjau lagi,” tegasnya politikus Partai Golkar itu.
Ia meminta sektor perizinan menjadi salah satu pintu utama dalam mendorong masuknya investasi baru ke Kota Taman. Selain itu, ia juga menyoroti masih banyak bangunan yang berdiri menggunakan izin lama dan belum melakukan penyesuaian administrasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi optimalisasi pendapatan daerah jika tidak dilakukan penataan dan pengawasan secara serius. “Kalau semua aparat penegak perda turun, pasti banyak yang ditemukan. Artinya potensi pendapatan itu sebenarnya ada,” sebutnya.
Lebih jauh, Ubayya mengingatkan bahwa kondisi fiskal Bontang ke depan cukup mengkhawatirkan apabila daerah hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, seluruh OPD diminta mulai memiliki pola pikir kreatif dan produktif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Ia bahkan mengungkapkan rencana DPRD untuk memanggil seluruh OPD penghasil PAD paling lambat Juni mendatang guna membahas strategi peningkatan pendapatan daerah secara menyeluruh.
“Saat ini tambahan target PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) hanya sekitar Rp13 miliar. Kalau dibagi ke 15 OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) penghasil, berarti kurang dari Rp1 miliar per OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Itu terlalu kecil,” terangnya.
Sebagai perbandingan, Ubayya mencontohkan kawasan industri di Makassar yang menurutnya berhasil berkembang melalui kerja sama investasi dengan pihak luar negeri. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan porsi kepemilikan hingga akhirnya memperoleh manfaat lebih besar bagi daerah.
“Jangan sampai kita hanya terus dapat 10 persen tanpa ada peningkatan. Harus ada konsep jangka panjang supaya daerah bisa lebih untung,” kata legislator dapil Bontang Utara itu.
Ia juga mengingatkan struktur APBD Kota Bontang saat ini semakin berat. Dengan proyeksi APBD sekitar Rp1,5 triliun, sebagian besar anggaran sudah habis untuk belanja wajib seperti gaji pegawai, pendidikan, dan infrastruktur.
“Belanja pegawai saja sekitar Rp700 miliar. Pendidikan wajib 20 persen, infrastruktur juga besar. Jadi ruang fiskal kita makin sempit,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
